Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siap membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menelusuri rekam jejak calon Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang baru untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Sub Pemantauan dan Penyelidikan ‎ Komnasham Maneger Nasution. Menurutnya, penelusuran rekam jejak perlu dilakukan oleh para calon Kapolri untuk memastikan kandidat tersebut bebas dari kasus pelanggaran HAM. "Kami ingin Kapolri mendatang, memang betul-betul terpilih ‎karena sudah memiliki rekam jejak yang bagus," ujarnya di Kantor Komnasham, Jumat (9/1/2015). Maneger mengatakan, penelusuran rekam jejak bisa juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, untuk berkaitan dengan persoalan HAM dan kekerasan, dia mengatakan Komnasham adalah satu-satunya lembaga dari pemerintah yang dinilai kompeten untuk mengerjakan tugas itu. "Kalau soal korupsi ke KPK, ‎tapi kalau soal kasus hak asasi manusia saya rasa itu wilayah Komnasham," terangnya. Menurut catatan Komnasham, di akhir tahun 2014 Polisi termasuk paling banyak diadukan oleh masyarakat karena, diduga terlibat dengan berbagai macam kasus pelanggaran HAM. Untuk itu, Maneger memberikan catatan agar Kapolri yang akan datang harus bisa menjaga profesionalisme, independen dan bebas dari konflik kepentingan sebab, itu bagian dari kriteria Komnasham yang harus terpenuhi. ‎"Kami akan bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan kriteria Kapolri. Dan kami akan mentrek calon Kapolri yang bersih," terangnya. Sebelumnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyaring empat jenderal bintang tiga yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi.  Empat nama jenderal itu yakni Irwasum Komjen Dwi Priyatno angkatan '82, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan angkatan '83, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno angkatan angkatan '84, dan Kabareskrim Komjen Suhardi Aliyus angkatan '85. Namun saat ditanya mengenai rekam jejak empat calon ‎tersebut, Maneger belum berani memberikan keterangan yang jelas tentang siapa kira-kira sosok yang punya catatan hitam mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. Pasalnya, Ia mengatakan Presiden belum menyerahkan empat calon tersebut ke Komnasham. "Nanti saja kalau sudah diserahkan nama-namanya, kalau sekarang takut ke PD-an," tuturnya. Yang pasti kata Maneger, saat ini Komnasham sudah mulai tancap gas untuk bekerja melihat kembali rekam jejak para calon. ‎Nantinya, setelah penelurusan itu selesai, pihaknya akan menyampaikan kepada Presiden tentang kandidat yang dinilai paling bersih dari kasus HAM. Ia juga berharap Jokowi mampu memilih Kapolri yang bersih dari pelanggaran HAM sesuai dengan gagasan Nawacita-nya. ‎Sementara itu terkait rekening gendut yang diduga dimiliki sejumlah calon Kapolri, dikalangan wartawan, Jumat (9/1/2015) beredar surat dari Polri yang ditujukan kepada Irjen Budi Gunawan yang kini menjadi Kalemdikpol dan berpangkat bintang tiga. Poin di surat itu menyatakan Budi Gunawan bersih dari kasus transaksi keuangan mencurigakan alias rekening gendut. Surat berkop Bareskrim Polri yang ditulis tangan di nomornya itu sendiri bernomor R/1016/Dit Tipideksus/X/2010/Bareskrim. Surat itu bertanggal 20 Oktober 2010. Ada 3 poin yang disebut di surat yang ditandatangani Direksus Bareskrim Polri saat itu Kombes Arief Sulistyanto, yang kini menjadi Kapolda Kalbar. Berikut isi 3 poin di surat itu: 1. Rujukan: a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp-Lidik/131.a/V/I2010/Dit II Eksus tanggal 21 Me 2010. b. laporan hasil penyelidikan terhadap Analisis Transaksi Keuangan PPATK terhadap Budi Guna. (Abn).