Jakarta - Sejumlah Petinggi Chevron Corporation bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Jakarta. Kedatangan investor asing ini guna membahas beberapa persoalan, terutama proyek gas bumi di laut dalam Indonesia atau Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat Makasar. "Harusnya IDD sudah bisa dikembangkan tapi tahun lalu, karena satu dan lain hal, tidak berhasil dapat permit untuk bor dan lain-lain," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai pertemuan, Jumat (9/1/2015). Hadir mendampingi Presiden Jokowi selain Sofyan Djalil juga Menteri ESDM Sudirman Said. Sementara di pihak Chevron antara lain CEO and Chairman Voard of Director Chevron Corporation John Watson, Senior Vice Presiden Upstream Chevron Corporation Jay Johnson, dan Presiden Chevron Asia Pacific Exploration and Production Melody Meyer. Hadir pula Chuck Taylor selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit, Albert Simanjuntak sebagai Presiden Director PT Chevron Pacific Indonesia serta Yanto Sianipar selaku Senior Vice President PGPA Chevron IndoAsia Business Unit. Sofyan menjelaskan saat ini proyek IDD tersebut tertunda karena perpanjangan kontraknya belum keluar. Padahal Chevron sudah menyewa alat drilling untuk mengebor. Dia menyebut kontrak ini memang harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Nah ini beliau Mr. Watson mengatakan, komitmen terhadap hal tersebut dan kelihatannya itu sesuai aspirasi pemerintah," tutur Sofyan. Dalam pertemuan itu pihak Chevron mengungkapkan keinginannya melakukan investasi membangun infrastruktur migas di Indonesia. Terlebih lagi petinggi Chevron sudah berkomitmen terhadap hal itu. Saat ini produksi minyak Chevron di Indonesia, kata Sofyan mencapai 300 ribu barel per hari. "Karena cadangan minyak tinggal 11 tahun lagi dan cadangan gas tinggal 18 tahun. Kalau tidak dapat lahan baru untuk eksplorasi kita jadi negara importir besar," pungkasnya. Selain itu, kedatangan petinggi Chevron untuk menanyakan terkait persoalan hukum kasus Bioremediasi. Ada pekerja perusahaan ini dipenjara karena terlibat kasus hukum. Presiden mengatakan kasus bioremediasi akan dibicarakan lebih lanjut. "Presiden lihat masalah itu, kata Presiden akan lihat, bagaimana presiden akan bisa selesaikan dengan baik," papar Sofyan. (Has)