Jakarta - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) politik dan ekonomi bangsa Indonesia tidak jelas arahnya mau kemana. Menurut dia, awal-awal pemerintahannya tidak ada yang berpihak kepada rakyat yang saat itu pada waktu kampanyenya menggunakan selogan-selogan yang nasionalis seperti Trisakti, Kabinet Kerja, Revolusi Mental dan semua paket-paket kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Namun, lanjut Salamudin, dalam prakteknya tidak begitu yang terjadi diawal-awal dalam teknis penyelenggaraaan kekuasaan. dimana jabatan-jabatan  politik dijadikan bancakan antara berbagai kekuatan kepentingan di Indonesia. "Yang kemudian berkolaburasi dengan kepentingan-kepentingan dari luar," ujarnya kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Rabu (7/1/2015). Menurut dia, dengan jalannya sistem kekuasaan seperti itu, kemungkinan besar bisa terjadi manipulasi. "Jadi gagasan yang tinggi oleh petinggi bangsa ini untuk kepentingan penguasa saja,"ungkapnya. Dia berharap kedepannya dapat berjalan dengan apa yang semula dari awal dicita-citakan oleh pendiri bangsa Indonesia, yaitu menjalankan priambul UUD 1945. "Kembali kepada pancasila dan UUD 45 sebagai sistem bernegara demi perbaikan sistem ekonomi kita, agar bisa setara dengan bangsa-bangsa didunia dan dapat berkontribusi kepada kemanusiaan," katanya. Untuk itu, masih kata Salamudin, dengan terbentuknya wadah 'Bale Perjuangan Trisakti'  seperti ini, bisa menginterfensi jalannya kekuasaan dengan suatu agenda. "Jadi penyimpangan-penyimpangan itu bisa kita kritisi dari agenda ini," pungkasnya. (Pur)