Ternate – Di setiap masa akhir persidangan DPR RI terdapat satu agenda, yakni  masa reses atau saat di mana anggota DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah (terutama daerah pemilihannya) untuk mencari masukan atau melihat pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Ini sebagai bekal melaksanakan tugas lebih maksimal. Agenda yang dilakukan adalah melakukan pertemuan dengan berbagai kalangan, yakni pemerintah, kelompok masyarakat, kampus, media massa, organisasi profesi, LSM, dan pihak lain di daerah. Dari data Kompas menunjukkan, terus meningkatnya anggaran reses untuk anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja. Pada tahun 2014 anggaran yang dimaksudkan untuk penyerapan aspirasi rakyat tersebut mencapai Rp 994,9 miliar atau sekitar Rp 1,7 miliar per anggota. Ini tentunya angka yang fantastis dan tentunya bisa menguras APBN jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Dari sini menjadi jelas, reses DPR memiliki manfaat penting bagi konsitituen di daerah. Jumlah dana reses yang tinggi seyogyanya dimanfaatkan dengan baik oleh anggota DPR dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, interaksi, dan analisis atas berbagai perkembangan di daerah. Namun, di samping itu, konsitituen di daerah juga harus berperan aktif menyampaikan aspirasinya agar bisa berjalan efektif. [caption id="attachment_17138" align="alignnone" width="300"] Ahmad Hatari, anggota Komisi XI DPR[/caption] Ahmad Hatari, salah seorang Komisi XI DPR yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara (Malut), juga melakukan reses di daerah pemilihannya. Saat mengunjungi Malut, Ahmad menggelar pertemuan dengan Walikota, Wakil Walikota Ternate, beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, dan beberapa anggoa DPRD Kota Ternate yang berlangsung di aula kantor Walikota Ternate, Sabtu (3/1/2015). Ahmad mengatakan, substansi pembicaraan dengan Pemerintah Kota Ternate adalah fiscal capacity atau kapasitas fiskal daerah, berapa besar APBD per tahun dan perbandingan dari tahun ke tahun. “Kami bersepakat mengambil sampel selama tiga tahun, yaitu anggaran tahun 2013, 2014 dan 2015, dengan harapan masing-masing komponen penerimaan ada pergeseran yang terukur,” ujarnya seusai pertemuan tersebut kepada pers. Dari hasil pertemuan tersebut Pemkot Ternate menjanjikan akan memberikan data-data tersebut, termasuk program-program yang penting dan mendesak bagi Pemkot Ternate. “Apa yang saya dapat di sini selanjutnya akan saya sampaikan ke Senayan (nama populer untuk Gedung DPR/MPR di Jakarta, Red.),” kata Ahmad. Sampai saat ini Ahmad Hatari telah mengunjungi beberapa tempat dan mengadakan pertemuan dengan konstituennya di Malut. Tentunya masyarakat Malut menunggu janji dari semua anggota DPR yang berasal dari Malut agar bisa memperjuangkan aspirasi mereka. “Selain itu terkait dengan reses sendiri tentunya kita menyerap aspirasi masyarakat yang masing-masing diukur dengan indikatornya, serta bagaimana kebutuhan dasar masyarakat itu bisa diperbaiki,” tandasnya. (rif)