Malang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ir HM Ridwan Hisjam, mengritik kebijakan pemerintah yang selalu mengganti kurikulum pada setiap ganti kekuasaan. Pimpinan Komisi DPR yang membidangi Pendidikan ini melihat, penggantian kurikulum erat hubungannya dengan proyek yang bisa meraup dana ratusan triliun. “Saya tegaskan, kalau ganti kurikulum itu karena proyek, berapa ratus triliun yang dihabiskan untuk ganti kurikulum,” ungkap Ridwan Hisjam di sela-sela TalkShow Pendidikan bertema: Quo Vadis Pendidikan Indonesia? Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (4/1/2015). Tatok, sapaan akrab Ridwan Hisjam, menilai dunia pendidikan dengan postur anggaran yang cukup besar, merupakan lahan basah bagi para pemain proyek untuk mendapatkan keuntungan dari anggaran pendidikan. “Dunia pendidikan yang anggarannya besar adalah sasaran pengusaha untuk proyek, pemerintah yang mengganti kurikulum untuk proyek,” ungkapnya pula. Bahkan, lanjut dia, pergantian kurikulum secara cepat membuat sistem pendidikan di Indonesia amburadul dan membingungkan. Akibatnya, persiapan sumber daya manusia (SDM) pun tidak bisa berjalan maksimal. Padahal, menurut Tatok, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), persiapan SDM harus dilakukan, tapi pergantian kurikulum membuat persiapan itu tidak berjalan bagus. “Harusnya, setiap pergantian menteri jangan selalu berganti UU pendidikan. Sebab, paradigma pendidikan hanya berorientasi pasar. Bukan berorientasi peningkatan kualitas SDA. Ke depan generasi muda harus siap menghadapi MEA yang tidak hanya berbicara ekonomi. Pemerintah jangan hanya bikin heboh dengan mengganti kurikulum," tegas Politisi Partai Golkar ini. Menghadapi MEA 2015, jelas dia, masyarakat harus siap bersaing dengan warga asing yang bisa menginvasi segala lini termasuk dunia pendidikan. Menurutnya, MEA tidak hanya berbicara mengenai persaingan di bidang ekonomi, melainkan di bidang pendidikan yang menghasilkan SDM handal. “Kalau kita disibukkan dengan hal itu, jelas kita akan kalah bersaing dengan masyarakat asing. Kalau gonta ganti kurikulum, gimana kita mau menyiapkan SDM yang handal, padahal MEA di depan mata,” bebernya. Tatok menilai, kurikulum yang ada saat ini merupakan langkah terlambat dalam menghadapi MEA. Seharusnya, pendidikan demi menghadapi MEA harus disiapkan sejak pemerintahan SBY.  "Pendidikan saat ini banyak yang dipolitisi. Ekonominya lebih siap dibanding SDM," ungkap Wakil Rakyat asal Dapil Malang Raya, Jatim ini. Ia pun mengingatkan anggaran pendidikan sebesar Rp 400 triliun di tahun 2015 jangan sampai disia-siakan. "Anggaran pendidikan jangan dikorupsi dan tidak optimal penggunaannya," tegasnya. Tatok mengaku, Komisi IX DPR saat ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberi masukkan kepada pemerintah karena larangan menteri bertemu dengan DPR. “Saya selama ini tidak pernah bertemu menteri yang baru, bagaimana mau mengontrol pemerintah untuk hadapi MEA. Menteri dilarang ketemu Dewan, sehingga kami belum bisa berkomunikasi secara langsung,” keluhnya. Untuk sementara ini, lanjut Tatok, pihaknya berharap Kurikulum 2013 tetap diterapkan, sambil melakukan perbaikan jika ada yang belum optimal. "Jangan sampai kurikulum dipotong di tengah jalan. Semua sekolah harus memakai satu kurikulum, jangan sampai beda-beda karena kita hidup di NKRI," tandasnya. Tatok menyesalkan, paradigma pendidikan selama ini hanya berorientasi pasar, bukan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Padahal paradigma dan filosofi pendidikan berada pada kurikulum yang akan berpengaruh kepada output siswa. “Yang menjadi pertanyaan adalah output siswa, kita sedang MEA, kalau output kita tidak mumpuni dalam dunia pendidikan kita akan kalah dengan negara Asean lainnya,” tuturnya. Lebih lanjut, Mantan Pimpinan DPRD Jatim ini menilai penundaan kurikulum 2013 di sejumlah sekolah membuat sistem pendidikan jadi tak seragam lagi. "Kalau kita ngomong Indonesia, dari ujung Papua sampai Aceh seharusnya sama. Apa yang diberikan pemerintah seharusnya sama dan seragam," terangnya. Karena itu, ia pun menolak penundaan penerapan kurikulum 2013 di banyak tempat. "Pemerintah sebaiknya mendorong sekolah-sekolah yang belum siap. Bukannya ditunda," tegas dia. Diungkapkan pula, penundaan kurikulum ini lantaran belum dikonsultasikannya dengan DPR seperti lazimnya keputusan pemerintah yang lain. Akibatnya, kalangan DPR mempertanyakan mengapa Menteri Pendidikan Anies Baswedan menunda penerapan kurikulum 2013 di tengah semester. "Apakah ada pesanan atau ada proyek-proyek dibelakang keputusan ini," duganya. (Ars)