Jakarta - Presiden Jokowi mengelar Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/12/2014). Dalam sidang tersebut presiden menetapkan empat kebijakan pertahanan yang menjadi prioritas pemerintah ke depan. "Dalam kebijakan pertahanan negara, saya ingin berikan penekanan kepada empat hal empat prioritas utama," ujar presiden. Pertama, kata Jokowi, menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit maupun penyediaan alutsista. Kedua, Jokowi ingin kemandirian pertahanan agar tidak ketergantungan pada impor. Ketiga, presiden mengatakan pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kekuatan pokok minimum. Namun harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai sebuah kekuatan yang disegani. Untuk kebijakan keempat, lanjut Jokowi, kegiatan pertahanan keamanan negara sebagai bagian integral dari pendekatan keamanan yang komprehensif. "Oleh karena itu, rencana strategis pengembangan industri pertahanan itu harus jangka panjang. Berbicaranya jangan hanya setahun dua tahun tapi jangka panjang," katanya. Sidang Komite tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir. Hadir pula para pimpinan PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia. (Has)