Palembang - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan dengan tegas menentukan sikapnya independen terhadap kemelut yang terjadi antar dua kubu Partai Golkar, kubu Aburizal Bakrie ataupun kubu Agung Laksono Cs. Hal itu ditegaskan Ketua DPD AMPI Sumsel Iwan Kurniawan ST MT yang didampingi Sekretaris Yudhi Darmawan dan Bendahara Alfa Rizi Arma di sela-sela pelantikan pengurus periode 2014-2018 di Venue Panjat Tebing Jakabaring Sport City, Palembang, Sabtu (27/12/2014). Iwan mengatakan, AMPI merupakan sayap Partai Golkar. Meskipun saat ini Ketua Umum DPP AMPI adalah anak Agung Laksono, DPD AMPI Sumsel mendukung dua kubu Golkar, yakni Golkar hasil Munas Bali dan Golkar hasil Munas Jakarta. Seperti diketahui, Golkar terbelah menjadi dua kubu. Buntut dari kegagalan Aburizal Bakrie atau yang akrab dipanggil Ical memenangkan Golkar dalam Pemilu 2014 dan tak berhasil menampilkan kader Golkar menjadi calon presiden (capres) dalam Pilpres 2014, menyebabkan Ical digoyang. Golkar terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Ical dan kubu Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. Ical pertama kali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, 5-8 Oktober 2009. Ical maju lagi dalam Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November – 4 Desember 2014, dan terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Ical dan sejumlah petinggi Golkar mendaftarkan kepengurusan Golkar kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/12/2014). Sementara itu kubu Agung Laksono yang tak mau mengakui Munas VIII Partai Golkar di Bali, mengadakan Munas tandingan di Jakarta, 6-8 Desember 2014. Agung Laksono terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2019. Kubu Agung mendaftarkan kepengurusan Golkar kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/12/2014) lalu. Namun, Kemenkumham enggan mengakui salah satu kubu. Kemenkumham mengembalikan permasalahan dualisme kepemimpinan Partai Golkar melalui penyelesaian internal mereka, Selasa (16/12/2014). Menteri Hukum dan HAM Yassona Hamonangan Laoly memutuskan untuk tidak meneruskan tindak lanjut dualisme kepengurusan Partai Golkar dan mengimbau kepada kubu yang bertikai untuk mengadakan rekonsiliasi bersama agar permasalahan ini cepat selesai. (Chief Hanif)