Jakarta – Rekomendari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri yang mengusulkan impor Ron 88 untuk BBM bersubsidi dihentikan dan bakal digulirkan Menteri ESDM, memicu keras pro kontra. Pasalnya, semua minyak mentah yang akan diimpor nanti mengandung Ron 92. Artinya, tidak akan ada lagi biaya pengelolaan untuk merubah berbagai jenis Ron untuk minyak yang akan dipakai di dalam negeri selain Ron 92. Terhadap sikap Faisal Basri Cs yang pro terhadap Ron 92 ini ditentang oleh Pengamat Asiosiasi EKonomi Polirik (AEPI) yang juga Peneliti senior The Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng yang Ron 88, sesuai argumentasi masing-masing. Menanggapi hal ini, Pengamat Politik MiGas Parlemen Rakyat Indonesia (PARRINDO) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengatakan, yang jelas secara teknis sebenarnya Motor 2 Tak cukuplah disuapi Ron 88 (Premium) dan Mobil layak melahap Ron 92 (Pertamax). “Bilamana politik BBM tersebut di atas yang dijalankan maka produksi Ron 82 di dalam negeri dapat terus berlanjut berbasis minyak mentah dalam negeri dan konsumen Motor (wong cilik) terlindungi dari sisi harga BBM,” tegas Pandji Hadinoto di Jakarta, Kamis (25/12/2014). “Sedangkan konsumen Mobil (wong gedean) dapat mutu BBM yang lebih sesuai dengan standar teknologi mesin terbaru Mobil yang berbasis Ron 92 impor,” tandasnya. Selebihnya, lanjut Pandji, SPBU juga akan lebih mudah bekerja baik ketika melayani BBM Motor maupun saat pengisian BBM Mobil. “Semoga polemik Ron 88 atau Ron 92 segera diakhiri karena masyarakat sudah muak dengan kegaduhan politik BBM ditengah meluasnya bencana alam di dalam negeri,” tandas Mantan Aktivis ITB ini. Sebelumnya, Salamuddin Daeng menyerukan agar PT Pertamina harus segera mengurus paten produk Ron 88, mengingat BBM jenis premium ini merupakan produk asli Pertamina yang hanya dijual di pasar Indonesia. Dengan demikian maka premium tidak dapat dihapuskan begitu saja dari pasar, karena dilindungi oleh rezim Hak Kekayaan Intelectual dan UU paten sendiri. “Mempatenkan Ron 88 mendesak untuk dilakukan dengan segera, mengigat adanya upaya Faisal Basri and the Genk untuk  menghapuskan Premium (Ron 88) sebagai strategi liberalisasi hilir migas. Genk ini hendak menjadi pemasok produk produk BBM impor yang saat berusaha mengambil alih pasar BBM Indonesia dari tangan Pertamina,” tegasnya, kemarin . Ia pun menilai, upaya Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk melenyapkan produk unggulan Indonesia harus dilawan dengan cara cara legal yakni dengan mengurus paten atas produk ini. Mengigat Premium memiliki pangsa pasar sangat luas, keungulan dari sisi harga dan mendominasi pasar BBM dalam negeri. “Meskipun Tim Reformasi Tata Kelola Migas di bawah kementrian ESDM  ini sebenarnya tidak berhak turut campur dalam masalah BUMN Pertamina, namun langkah mereka patut diwaspadai karena mangancam eksistensi produk nasional dan eksistensi BUMN,” tegas Pengamat AEPI yang juga Peneliti senior IGJ. Salamuddin mengingatkan, jika Pertamina tidak segera mengurus Paten atas produk premium maka ke depan Pertamina akan terancam punah karena harus bersaing dengan perusahaan perusahaan raksasa multinasional seperti Exon, Chevron, TOTAL, Petronas, Petrochina, dll. Pertamina harus sigap menyelamatkan Premium sebagai produk Indonesia agar tetap dapat di jual di dalam negeri secara legal. “Premium tidak ada bedanya dengan batik, rokok kretek, Teh Botol, yang harus diselamatkan sebagai kelompok produk nasional yang telah memperlihatkan kesanggupannya bersaing dengan produk produk impor di pasar dalam negeri,” tandasnya.  (Ars)