Jakarta - Berbagai macam kegiatan dilakukan oleh Anggota DPR untuk mengisi masa reses di sidang pertama. Kebanyakan mereka sibuk dengan kegiatan di luar Gedung DPR seperti halnya yang dilakukan oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memanfaatkan masa resesnya dengan melakukan kunjungan kerja di daerah ‎yakni menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan daerah pemilihanya. ‎"Komisi III DPR sebagai mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan RDPU guna melihat sejauh mana progres kinerja yang dilakukan oleh kanwil Kemenkumham di Aceh," uUjarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (24/12/2014). Dalam kunjunganya itu, Nasir mengaku menjadi banyak tahu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Aceh. Ia juga jadi mengatahui kondisi Lapas dan Rutan di provinsi tersebut. Bahkan selain itu, Nasir mendapatkan informasi mengenai pembuatan paspor‎ di wilayah Aceh. Nantinya,‎ kata Nasir apa yang ia dapatkan dari hasil kunjungan kerjanya akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada saat rapat kerja dengan Komisi III setelah masa reses ini habis. Setidaknya Nasir sudah mencatat beberapa persoalan menyangkut kesadaran hukum, UU bantuan hukum dan bilik asmara. Karena itu, Nasir juga meminta kepada Kanwil Kemenkumham di Aceh untuk bekerja sama dengan pihak luar, untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bisa meningkatkan kesadaran hukumnya. Sehingga Lapas dan Rutan tidak dipenuhi dengan para narapidana, dan bisa mengurangi angka kriminalitas di Aceh. "Tak hanya itu, perkembangan organisasi bantuan hukum yang merupakan implementasi dari UU Bantuan Hukum terlaksana baik di wilayah Aceh. Sebab, lahirnya UU ini berawal dari sebuah keprihatinan yang mendalam terkait kasus-kasus hukum yang terjadi di sejumlah daerah," terangnya. Adapun mengenai persoalan bilik asmara, Nasir mengusulkan agar perlu disediakan. Namun, hingga kini persoalan tersebut masih dalam pembahasan di komisinya. ‎"Bilik asmara ini sangat penting karena ini menyangkut hak azasi manusia.ini juga menyangkut kebutuhan biologis,selama ini terjadi pemyimpangan penyimpangan seks di lapas,"pungkas. Dalam RDPU, hadir dari Kanwil Kemenkumhan hadir seluruh pejabat diantaranya kakanwil kemenkumham Aceh, kepala imigirasi Aceh,kepala divisi pemasyarakatan, kepala divisi pelayanan hukum, dan lain-lain. (Abn)