Menteri BUMN Mesti Jelaskan Soal Larangan Berjilbab Republik  Indonesia, bukanlah Negara Islam. Kita juga bukan  Negara sekuler, namun Indonesia adalah Negara yang berazaskan Pancasila. Kendati begitu, mayoritas, atau sekitar 85 sampai 90 persen penduduk Indonesia beragama Islam. Karena itu ketika muncul rumor di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahwa Menteri Rini Soemarno melarang rekrut karyawan berjilbab. Kontan muncul berbagai macam protes, diantaranya seperti dilakukan sekelompok orang yang menamakan dirinya Da’wah on the street yang membagi-bagikan jilbab di bunderan HI. Mengapa? Isu SARA memang sangat peka di sini, bahkan orang yang tidak pernah sholat sekalipun ketika disinggung soal keagamaan, dia rela mati. Karena itu munculnya rumor mengenai larangan berjilbab yang kabarnya disarankan Menteri BUMN, Rini mesti menjawab rumor tersebut dan menjelaskannya secara terbuka. Ini penting agar tidak timbul kesalahaman yang dapat merugikan pemerintah secara keseluruhan. Rini juga mestinya belajar dari pengalaman di pemerintahan masa lalu, yakni ketika dia menjadi menteri di era Presiden Magawati Soekarnoputeri. Pemerintahan waktu itu dianggap kurang pro rakyat, banyak kebijakannya yang mengecewakan, sehingga Pemilu 2004 PDIP kalah. Bahkan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Mega harus mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal kita semua tahu, tahun 1999 rakyat begitu antusias memilih PDIP, sehingga partai moncong putih menang Pemilu. Karena itu sekali lagi, Rini perlu menjelaskan kepada public dan jangan sekali-kali anggap enteng isu tersebut. Apalagi sebagian masyarakat kita masih ada yang terluka, setelah kekalahan jago mereka dalam Pilpres. Dan jangan sampai terlambat dalam menanggapi isu tersebut . Sebab  jika  sampai terlambat dan  isu itu sudah keburu ketangkap pihak lain, yang tidak menyukai pemerintahan Jokowi. Pastilah keadaannya akan menjadi semakin runyam dan susah terkendali. Kita akui bahwa isu itu bukan mustahil hanyalah  rumor murahan, tetapi sayangnya isu tersebut langsung menghujam kepada sesuatu yang sangat peka. Dan jika asumsi kita benar bahwa itu hanya rumor murahan, Menteri BUMN mestinya dapat menelusuri darimana asal isu itu muncul dan pasti itu tidaklah terlalu sulit, mengingat saat ini adalah  jamannya teknologi canggih. Sebaliknya jika rumor tersebut ternyata benar pernah dilakukan Rini, karena keseleo lidah, atau karena kealpaan dan sebab lainnya. Maka tidak ada salahnya jika Menteri segera meralat ucapannya tersebut. Tidaklah terlalu jelek mengakui kesalahan kalau memang bersalah, malah tindakan tersebut kita anggap cukup jentelmen. Daripada mengelak atau melempar persoalan kepada hal lain, tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik. Bukannya meredam masalah, malah menciptakan persoalan baru. Sebab selain masalah larangan berjilbab, Rini juga diguncang soal rencana penjualan gedung Kementerian BUMN. Di lihat niatnya, tentu sangat baik, namun juga perlu hati-hati dan kewaspadaan, mengingat bahwa lawan politik terus mengintai. Selain dua isu di atas, Rini juga dibenturkan lagi soal rencananya merekrut direktur BUMN orang asing. Hal ini pun jika cara mengungkapkan dan menyampaikannya tidak hati-hati dan sangat vulgar dapat menimbulkan reaksi yang kurang menguntungkan buat pemerintahan secara keseluruhan. Karena isu itu pasti akan ditangkap lawan politik kemudian dilambungkannya, Pertanyaan dan persoalaannya adalah mengapa mesti Rini dan Menteri BUMN? Kementeriam BUMN sering diidentikan sebagai paru-paru pemerintahan. Jika paru-paru ini robek atau cacat pemerintahan juga akan mengalami kesakitan, bahkan bukan mustahil sakit parah, dan akhirnya mati. Maka wajar kalau Kementerian BUMN jadi sasaran tembak. Menyadari bahwa lembaga yang dipimpinnya adalah sasaran tembak, kita harapkan untuk selanjutnya Rini Soemarno lebih hati-hati dalam mengeluarkan statement. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam adalah emas. (Arief Turatno)