Islah, Tidak Berarti Golkar Kembali Jaya

Islah, Tidak Berarti Golkar Kembali Jaya Upaya islah terus dilakukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Partai Golkar. Namun sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda titik temu di antara mereka, bahkan nampaknya sulit ketemu, jika persyaratan yang diajukan masing-masing pihak merupakan harga mati. Misalnya, kubu Aburizal Bakrie (ARB) menghendaki supaya Golkar berada di luar pemerintahan. Akan halnya, kubu Agung Laksono meminta Golkar supaya berada di dalam pemerintahan. ARB menghendaki agar Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP), sementara Agung meminta pembubaran KMP. Dan beberapa syarat lainnya yang selalu bertolak belakang. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah jika persyaratan tersebut akhirnya sampai kepada kesepahaman, bisakah Partai Golkar Berjaya kembali? Konstituen atau para pemilih saat ini rata-rata didominasi muka baru, jumlah orang lama dan fanatic sudah jauh berkurang. Para pemilih muda ini selalu mencari yang baru dan menurut mereka yang lagi trend. Selain selalu mencari yang baru mereka juga gemar perubahan, karena ada unsure coba-cobanya. Justeru unsure mencoba inilah yang menjadi daya tarik tersendiri. Ini terlihat dari melonjaknya peroleh suara Partai Demokrat (PD)di Pemilu 2009, dan melonjaknya suara Partai Gerindra di Pemilu 2014. Karena sifatnya mencoba, sehingga jangan harap konstituen akan fanatic terhadap partai atau pilihannya. Hal ini pernah dialami PDIP di Pemilu 1999 suaranya sempat melonjak, namun karena kebijakan pemerintahan di saat itu dinilai banyak merugikan orang kecil akhirnya kalah di Pemilu berikutnya, yakni Pemilu 2004. Hal yang sama dialami PD, setelah melonjak kemudian menukik, karena banyaknya petinggi partai tersebut terlibat korupsi. Dan siapa dapat menjamin bahwa suara pemilih Gerindra di Pemilu berikutnya (2019) masih bisa bertahan. Karena tadi selain unsure coba-coba, para pemilih sekarang juga jauh lebih pintar. Mereka selalu memilih dengan melihat figure sesuatu yang dipilihnya. Dan mereka pasti telah memberikan penilaian tersendiri terhadap siapa yang nantinya pantas mereka pilih. Tingkah polah para tokoh baik saat Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun pasca Pilpres semuanya, telah disaksikan para pemilih melaui layar kaca atau media elektronik dan media cetak. Dan seluruhnya terlihat jelas, tanpa tertutupi apa pun, tindakan mereka yang dianggap pro rakyat dan tidak. Pertanyaannya adalah bahwa para tokoh yang sekarang berebut posisi itu termasuk golongan yang pro rakyat, atau sebaliknya? Pertanyaan semacam itu perlu dilontarkan mengingat, bahwa nantinya siapa pun yang bakal memegang kekuasaan di partai beringin dipastikan akan mengharapkan dukungan dari rakyat. Bukan hanya meminta dukungan kepada pengurus DPD I atau DPD II yang jumlahnya sangat terbatas. Karena itu factor dukungan rakyat harus mendapatkan porsi utama dalam agenda islah yang sekarang tengah digalang mereka. Syarat ini menjadi penting selain syarat yang diajukan kedua kubu, jika Golkar ingin kembali berjaya. Dan kita tentu semua tahu tokoh mana yang mendapat simpati rakyat, dan tokoh mana yang mendapat cemoohan atau pun cibiran public karena sifatnya yang plin-plan, mudah ingkar janji, tidak konsisten. Kalau persyaratan tersebut tidak dipatuhi atau diabaikan hanya karena desakan kepentingan pribadi dan hanya karena sudah mendapat dukungan dari DPD I dan DPD II saja, lantas dianggap kredibel dan pantas memimpin Golkar. Maka siap-siap saja, Golkar tidak saja akan ditinggalkan para kader potensial, namun partai beringin dapat pula dijauhi pendukungnya. Jadi bukan mustahil bahwa prediksi Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang memperkirakan akibat konflik yang terjadi saat ini suara Golkar hanya tersisa 8,4 persen adalah kenyataan. Dan siapa tahu, kalau pilihan islah adalah tetap mempertahankan kepemimpinan salah satu hasil Munas, Suara Golkar malah bisa turun kurang dari empat persen. Lihat dan nantikan saja! (Arief Turatno)





























