Jakarta - Rencana penjualan gedung Kementerian BUMN oleh Menteri BUMN harus disikapi secara cerdas dan tidak perlu dipolitisasi. Sebab, penjualan tersebut merupakan salah satu langkah untuk melakukan efisiensi APBN. “Karena hanya 260 pegawai di Kementerian BUMN sangatlah tidak efisien jika menggunakan gedung dengan kapasitas 22 lantai. Sebab biaya perawatan gedung sangat tidaklah murah setiap tahunnya yang harus ditanggung pemerintah. Apalagi pekerjaan di Kementerian BUMN lebih banyak administratif dan sedikit yang manajerial,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono, Jumat (19/12/2014). “Seiring dengan kemajuan teknologi bukan lagi jamannya sebuah entitas bisnis mengunakan gedung yang tinggi dan besar untuk pencitraan .Kementrian BUMN adalah  entitas bisnis yang mempunyai tujuan untuk mencetak profit dalam mengelola perusahaan perusahan milik Negara,” tambahnya. Karena itu, jelas Arief, lebih kantor Kementerian BUMN dijual dan digantikan dengan kantor yang minimalis untuk 150 saja  dan selebihnya menggunakan  virtual office (kantor dunia maya) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi canggih. Menurut Arief, inefisiensi ruang perkantoran juga tidak hanya di Kementerian BUMN. Ia pun menilai, di BUMN nya sendiri banyak terjadi inefisiensi dalam oengunaan ruang kantor, ornamen ruangan dan gedung. “Tengok saja ruang direksi dan komisaris Bank  flat merah yamg sangar besar dan dipenuhi lukisan yang bernilai jutaan rupiah,” ungkapnya. Karena itu, tegas Arief, banyak aset BUMN berupa gedung yang tidak terpakai atau terlalu besar juga sebaiknya didivestasi untuk menambah permodalan. “Karena itu sebaiknya DPR tidak perlu mempersoalkam rencana penjualan Gedung Kementerian BUMN karena tujuannya jelas,” tuturnya. “Langkah pemerintah melakukan efisiensi juga harusnya diikuti oleh DPR dengan lebih memanfaatkan virtual office dibandingkan membangun gedung baru lagi,” tandas Ketua Umum FSP BUMN Bersatu. (Pur)