Jakarta - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kantor cabang di beberapa kota di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, dukungan itu diberikan asalkan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. "Kalau memang itu yang dibutuhkan KPK untuk menguatkan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, saya pikir pemerintah tidak keberatan," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/12/2014). Terlebih kata Andi, dalam kampanye prsiden, Joko Widodo kerap mengatakan, akan mendukung KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta siap menentang pihak-pihak yang berusaha melemahkan KPK. ‎"Jadi, kalau KPK merasa pembentukan cabang-cabang di daerah menguatkan fungsi di daerah, tentunya pemerintah akan bekerja sama dengan KPK menguatkan peran ini," terangnya. Ketua Umum KPK Abraham Samad sendiri sebelumnya mengatakan, pihaknya berencana membuka cabang KPK di tiga zona, Timur, Tengah dan Barat. Untuk wilayah timur ada di Makassar Sulawesi Selatan, wilayah tengah ada di Balikpapan Kalimantan Timur, dan di Barat ada di Medan Sumatera. Rencana ini kata Abraham, akan dibicarakan langsung dengan Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum. Ia mengakui untuk mewujudkan rencana tersebut, akan mendapat banyak halangan dan rintangan terutama di DPR. Terlebih pembentukan kantor cabang membenturkan anggaran yang cukup besar. "Tapi Kami belum tahu, apakah itu nanti akan disetujui oleh pemerintah dan DPR atau tidak," ujar Abraham. ‎Bahkan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah mengatakan, pihaknya berencana akan membuka lima cabang di kota-kota besar. Namun, untuk tahap awal KPK ingin membuka lebih dulu di Kota Medan tahun 2015, sebagai percontohan dan edukasi. Bambang yakin ide KPK mendapatkan dukungan dari masyarakat. (Abn)