Sebaiknya Jokowi  Tidak Nyalon Ketum PDIP Terpilihnya Joko Widogo (Jokowi) jadi Presiden terus terang dan diakui atau tidak bukan karena faktor PDIP semata. Masalah Jokowi berasal dari  PDIP benar, tetapi yang mengusung tidak hanya satu partai saja. Setidaknya ada tiga partai lainnya, seperti Nasdem, PKB dan Hanura, Karena itu ketika orang mulai meributkan soal siapa Ketua Umum PDIP selanjutnya dan memunculkam nama Jokowi, muncul pertanyaan mengapa harus Jokowi? Peranan PDIP saat Pemilihan Presiden (PIlpres) lalu memang cukup besar. Dialah partai pengusung utama Jokowi, dan dialah yang memboyong Jokowi dari Walikota, Gubernur sampai Presiden. Namun harus diingat bahwa yang memilih Jokowi jadi Presiden, tidak hanya warga PDIP saja, namun bangsa Indonesia dari beragam partai, bahkan ada yang non partai pun ikut memilih dia. Sehingga kalau kemudian dia diusung menjadi calon Ketua Umum, sama saja mengerdilkan sosok Jokowi. Betapa tidak. Saat ini Jokowi adalah milik rakyat Indonesia dengan beragam partai. Coba bayangkan kalau dia menjadi Ketum salah satu partai politik, berarti dia hanya menjadi milik salah satu golongan atau kelompok tertentu saja. Ini tentu akan mengecewakan kita semua, kecuali Jokowi sudah tidak lagi jadi Presiden Republik Indonesia. Dan sebaiknya memang begitu, seorang Ketua Partai jangan sampai dipilih jadi Presiden, atau Presiden jangan sampai jadi Ketua Partai karena dipastikan perhatiannya akan terbelah. Selain itu, biar memberi kesempatan kader potensial di PDIP yang tidak dipemerintahan untuk mengatur partai. Karena kita lihat banyak sekali orang hebat di partai tersebut namun mereka belum memiliki kesempatan atau diberi kesempatan. Memang survey boleh saja menjagokan nama Jokowi, dan sesungguhnyalah nama dia sekarang paling disorot. Survei yang dilakukan Cyrus Network mengunggulkan nama Jokowi untuk  menjadi ca;lon Ketua Umum PDIP. Namun saya katakan ini jebakan dan sama saja mengkerdilkan Jokowi, kalau ternyata dia mau mengambil peluang itu. Dan sebaiknya Jokowi tidak mengambil peluang tersebut, biarlah orang lain yang ambil posisi tersebut. Akan halnya Megawati Soekarnoputeri saya kira sudah waktunya dia ganti haluan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Jabatan ini kita anggap sangat penting dan berarti, karena partai sebesar PDIP perlu figure pemersatu, perlu figure pengayom, dan firlu figure dari trah Soekarno, dan semua itu melekat kepada Megawati Soekarnoputri. Belajar dari konflik di Golkar saat ini, PDIP harus berani melakukan itu.Regerasi harus berjalan, tetapi tentu saja perlu diarahkan. Dengan posisi Mega sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai diharapkan dia dapat mengarahkan para kader yang pegang posisi di partai agar jalannya tidak menyimpang dari garis dasar perjuangan partai. Konflik yang  terjadi di Golkar, disadari atau tidak, terjadi karena adanya semacam penyimpangan terhadap garis pokok perjuangan partai. Dan partai beringun itu saat ini tidak memiliki seorang figure yang dihormati dan disegani semua pihak. Beruntunglah PDIP masih punya Mega. Karena itu, selagi Mega masih sehat dan kuat, sudah saatnya regenerasi dilakukan. Beri kesempatan kepada kader-kader muda, seperti Pramono Anung, Arief Wibowo, Hasto Kristiyanto dan kader potensial lainnya. Saya yakin kalau mereka diberi kesempatan saat ini mumpung PDIP sedang berkuasa, pasti partai akan lebih berkembang dan mudah-mudahan terhindar dari konflik internal. Dan sekali lagi jangan libatkan kader yang sekarang ada dipemerintahan, termasuk putra mahkota Puan Maharani sekali pun. Kalaupun kader partai di pemerintahan tetap akan diberi jabatan di partai, sebagai bentuk penghormatan dan pengikat agar mereka tidak kabur kepada partai silahkan saja . Namun janganlah mereka diberi jabatan fital, seperti jabatan Ketua Umum, Ketua Harian, Sekjen, Bedahara Umum dan lainnya yang cukup menyita waktu dan pikiran serta perhatian. Mereka cukup diberi jatah wakil-wakil yang keberapa, pokoknya jabatan yang tidak harus dan memerlukan kehadiran yang bersangkutan. (Arief Turatno)