Jakarta - Kubu Agung Laksono menolak menyerahkan penyelesaian konflik Partai Golkar melalui mahkamah partai. Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta, bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini, Leo Nababan mengatakan, pihak Agung lebih suka membentuk juru runding untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lantas apa yang akan ditawarkan oleh juru runding yang dibuat oleh kubu Agung, dalam melakukan mediasi dengan kubu Aburizal Bakrie. Menurut Leo ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh kubu Aburizal jika ingin islah. "Pertama, harus mendukung pemerintah. Kedua, mendukung Perppu Pilkada. Ketiga, menganti takline ‘Suara Rakyat Suara Golkar’ dan keempat, keluar dari Koalisi Merah Putih," kata Leo Nababan, Rabu (17/12/2014). Menurut Leo, ajakan kubu Agung untuk mendukung pemerintah itu sudah sesuai dengan doktrin Partai Golkar sejak pertama kali didirikan yakni harus setia mendukung pemerintah dan presiden terpilih. Sikap itu memang diakui oleh Leo sudah menjadi tradisi Golkar yang tidak pernah mengambil langkah politik sebagai oposisi. Dengan mendukung pemerintah, lanjut dia, secara otomatis Golkar harus keluar dari barisan Koalisi Merah Putih. Menurutnya, tidak perlu ada koalisi-koalisi di DPR. Baginya DPR harus bersatu untuk mendukung sekaligus mengkritisi apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah, karena tugas DPR tidak lain memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian mendukung Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada langsung, adalah bagian dari prinsip Partai Golkar yang disebut oleh Leo, sangat menjunjung nilai-nilai demokrasi. ‎Untuk, itu Golkar wajib mendukung Pilkada dipilih secara langsung buka melalui DPR. Leo menegaskan, keempat syarat tersebut harus bisa terpenuhi oleh kubu Aburizal Bakrie. Jika tidak, Agung menolak untuk Islah, dan lebih baik konflik Partai Golkar diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dan saat ini kubu Agung sudah menunjuk Priyo Budi Santoso sebagai ketua juru runding bersama wakilnya Yorrys Rawayai. Sementara itu, Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yudha menilai, tidak ada jaminan Golkar kubu Agung Laksono akan mendukung pemerintah. Menurutnya, dalam politik tidak ada kepastian semua berjalan secara dinamis. Kubu Agung pastinya akan menunggu dulu ruang kekuasaan sebelum akhirnya memutuskan secara resmi untuk mendukung pemerintah. ‎"Tidak ada jaminan kubu Agung akan mendukung Koalisi Indonesia Hebat, sebelum ada reshuffle kabinet mungkin," paparnya. (Abn)