Jakarta - Pertamina yang dibangun 57 tahun lalu, tepatnya 10 Desember 1957, bukan hanya untuk orientasi ekonomi dengan mengejar profit saja, melainkan harus seiring dengan orientasi sosial. Pasalnya, produk migas yang dibor dari perut bumi ini dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 dalam rilisnya kepada Obsession News, Rabu (10/12/2014). Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) memaparkan, Pertamina didirikan dari latar belakang nasionalisasi yang dikobarkan oleh Bung Karno. Latar belakangnya karena saat Trikora untuk merebut Irian Barat (sekarang Papua), pesawat perang TNI-AU yang mendarat lebih dulu di Makassar untuk isi bahan bakar avtur, tetapi di boikot oleh Shell BV yang milik Belanda. “Sehingga pesawat perang TNI-AU tidak bisa melanjutkan penerbangannya untuk berperang dengan Belanda dalam perebutan kembali Irian Barat. “Dari tindakan boikot Shell itulah, maka nasionalisasi migas diberlakukan atas instruksi Bung Karno,” terangnya. Sekarang Pertamina yang sudah dialihkan jadi perseroan berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 dan bersumberkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang menguburkan UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 dengan membonsaikannya pola integrasi menjadi unbundling (dipecah-pecah), “Bukan lalu hanya ditugasi mengejar untung tapi juga melaksanakan peran sosialnya seperti penyediaan dan pelayanan untuk BBM subsidi dan tabung gas elpiji 3 kilo,” tandasnya. Ia menambahkan, jati diri Pertamina selain sebagai agent of development karena aspek ekonomi, juga security of supply karena aspek sosialnya. Termasuk sebagai barrier to entry untuk aspek ketahanan nasional kita. Binsar Effendi juga ikut berang saat Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar dalam dialog SPKP menginformasikan tentang konstelasi permasalahan di dalam tubuh Pertamina dan juga situasi Pertamina yang BUMN terbesar di negeri ini yang disebutnya ada upaya penghancuran oleh pihak luar, seperti ditunjuknya Dwi Soetjipto menjadi Dirut Pertamina yang tidak memiliki background atau pengalaman dalam bidang energi. Dan saat ini juga, lanjutnya, Pemerintah tengah mendesak perusahaan pelat merah ini untuk menyerahkan seluruh saham yang ada di Pertagas kepada PGN sekalipun 52% keuntungan Pertamina berasal dari gas. Pensiunan SPKP sebagai stakeholder yang semasa aktifnya dengan susah payah merintis, membangun dan membesarkan Pertamina, kemudian dengan tegas siap untuk berhadapan dengan pihak manapun jika upaya penghancuran Pertamina tetap dilakukan. “Siapa pun mereka dan dari manapun mereka, yang diduga berupaya menghancurkan Pertamina seperti di balik ingin menggolkan privatisasi Pertamina, termasuk Faisal Basri yang sempat menyatakan Pertamina bodoh. Kami, pensiunan Pertamina yang bergabung di SPKP dan bersama pekerja yang bergabung dalam FSPPB, adalah pihak yang akan berada di garis terdepan untuk melawannya. Tidak terkecuali jika Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berpihak pada mereka,” pungkas Binsar. (Ars)