Perintah SBY Agar Demokrat Merapat ke PDIP, Seriuskah? Gonjang-ganjing perpolitikan nasional nampaknya akan terus berlangsung setelah Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) menyatakan menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), giliran mantan presiden yang sekarang jadi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu mengeluarkan semacam perintah agar partainya merapat ke PDIP. Benarkah? Banyak orang menyangsikan keputusan atau perintah SBYtersebut. Banyak pula yang berpendapat ucapan SBY itu cuma dagelan, tetapi tidak sedikit yang anggap itu serius. Mengapa? Karena ucapan tersebut disampaikan baru lewat akun twitter pribadi SBY, belum berbentuk perintah secara resmi dia sebagai Ketum PD. Di samping itu sikap SBY yang tidak menentu dan kerap berubah, sehingga ucapannya tersebut disangsikan keseriusannya. Bagi mereka yang menganggap pernyataan SBY serius, karena dia dianggap mewakili era reformasi. Meskipun kita semua tahu bahwa SBY dibesarkan dan digodok dalam wadah Orde Baru. Dengan asumsi bahwa SBY reformis, pendapat ini anggap ucapan itu serius. Sebab, kalau dia main-main dengan ucapannya, maka akan gampang sekali orang mempermainkannya. Dan yang perlu dicatat, bahwa sosok SBY tidak bisa lepas dari posisinya sebagai Ketum PD. Mengapa? Ini artinya, semua tindakan, ucapan atau perbuatan SBY tidak akan lepas dari ikatan partainya. Jika dia berkata hanya untuk dagelan atau main-main, tentu resikonya tidak dia sendiri yang akan menanggung. PD pasti akan terkena imbasnya, yakni bisa dijauhi konstituen karena partai tersebut dianggap bertentangan dengan jiwa dan semangat reformasi. Dan ini sangat berbahaya untuk keberlangsungan PD, karena pendukung partai tersebut bukanlah pendukung tradisional atau fanatic. Pendukung PD kebanyakan adalah mereka yang bersemangat pembaharuan. Pendukung PD sebagian besar pasti punya jiwa dan semangat Pilkada langsung. Bukan Pilkada yang diambilalih dewan atau DPRD. Karena itu sikap ucapan atau tindakan SBY tidak boleh dibuat main-main. Sebab resiko yang diakibatkan sangatlah besar. Inilah yang mesti SBY hindari, kalau tidak ingin partainya tinggal papan nama. Merapat ke PDIP adalah jalan bijaksana, berdiri di tengah pun lebih baik, yang mesti dihindari adalah menjadi oposisi. Oposisi sendiri tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Oposisi juga bukan budaya bangsa kita. Bahkan voting pun bukan kultur Indonesia. Sebab voting bisa berujung kepada menang-menangan, hukum rimba, siapa yang kuat, dialah pemenangnya. Kita hanya mengenal azas musyawarah untuk mufakat. Itulah roh dan jiwa Indonesia, yang kuat melindungi dan mengayomi yang lemah. Kembali soal serius atau tidaknya ucapan SBY, yang jelas sudah jadi pembicaraan ramai. Sebab sikap SBY yang kemungkinan akan ditindaklanjuti partainya merupakan bandul penentu kemana arah jalannya pemerintahan. Bandul penentu bisa membawa kita melaju ke depan atau sebaliknya mundur ke belakang, bisa produktif dapat pula kontra produktif. Karena itu tidak heran, jika banyak pihak menunggu tindak lanjut dari ucapan yang dinilai banyak pihak sekedar main-main itu. Tidak hanya pihak lawan, pihak kawan pun tentu sudah berhitung untuk mengantisipasi, apakah ucapan itu serius atau sekedar main-main. Dan kita pun akan menunggu kelanjutannya. (Arief Turatno, wartawan senior)