Ancaman ARB, Ampuhkah?

Ancaman ARB, Ampuhkah? Di balik pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar “tandingan” di Ancol Jakarta, muncul ancaman dari kubu Aburizal Bakrie (ARB) yang mengatakan akan membekukan pengurus Dewan Pimpinan Daeran (DPD) Partai Golkar yang hadir di acara tersebut. Pertanyaan dan persoalannya adalah mampukah ancaman itu membuat para pengurus DPD ciut nyalinya? Juga apakah ARB bisa membekukan seperti ancaman itu? Dari keterangan panitia Munas Ancol mengungkapkan bahwa yang hadir dalam acara tersebut sedikitnya ada 384 pengurus DPD I dan DPD II dan itu dianggap memenuhi kuorum. Dengan adanya keterangan panitia semacam itu berarti ancaman ARB cuma dianggap angin lalu. Sebab ancaman tersebut pasti dilakukan sebelum mereka datang ke Jakarta. Dan ini berarti mereka para pengurus DPD nyalinya cukup besar untuk melawan ancaman ARB. Lagi pula kekuatan ancaman itu pun patut dipertanyakan. Mengapa? Pertama, adakah dalam anggaran dasar (AD) maupun anggaran rumah tangga (ART) Partai Golkar yang mengatur masalah tersebut. Dari keterangan sejumlah pentolan Golkar yang telah dipecat secara sepihak oleh ARB seperti Agun Gunanjar Sudarsa dan lainnya mengatakan tidak ada dalam AD/ART yang membenarkan perbuatan semacam itu. Kedua, dalam Munas Ancol yang sekarang masih berlangsung dicapai kesepakatan para pengurus DPD yang hadir, bahwa mereka menolak dan membatalkan Munas Bali yang dilakukan sebelumnya (Munas Bali berlangsung dari 30 Nopember sampai 4 Desember 2014). Dengan pembatalan tersebut maka hasil Munas pun patut dipertanyakan, termasuk posisi ARB sebagai Ketua Umum. Dengan munculnya keraguan semacam itu, maka ancaman ARB pun diragukan keampuhannya. Dari dua alasan tersebut dapat diindikasikan bahwa ancaman ARB hanya gertak sambel yang tidak punya makna dan arti apa-apa. Bahkan kalau Munas Ancol akhirnya yang lebih diakui pemerintah dan masyarakat. Maka tidak hanya ancaman tadi cuma bualan belaka, tetapi justeru ARB yang terancam dan mungkin terdepak dari kepngurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Dan terdepaknya ARB dari DPP bukan hal yang aneh, mengingat bahwa para pengurus yang nantinya duduk dipengurusan mendatang adalah orang-orang yang berseberangan. Dan kepengurusan ini pun nampaknya lebih akan dapat diterima pemerintah, mengingat visi dan misinya hampir sejalan. Apalagi jika benar, bahwa Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bersedia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar. Maka lengkap sudah dukungan pemerintah terhadapnya. Inilah barangkali yang disebut hukum alam, bahwa tiada pesta yang tiada akhirnya. Semua yang ada di dunia selalu berputar yang dinamakan cokro manggilingan. Ketika hukum alam yang bicara, apapun dan bagaimanapun kita mencoba merekayasnya, pastilah tidak akan berhasil. Seperti halnya kematian, meskipun kita bersembunyi di bumi lapis tujuh, dibentengi baja tujuh lapis, jika dia datang tak bisa dicegah. Demikian halnya ARB dan Golkar?! (Arief Turatno, wartawan senior)





























