Munas Tandingan Dipercepat:Pertandingan ARB vs Agung Laksono Makin Menarik Pertandingan dua kubu, yakni kubu Aburizal Bakrie (ARB) lawan Agung Laksono dan kawan-kawan makin menarik dalam memperebutkan kepengurusan Partai Golkar, Agung cs yang rencana menggelar Musyawarah Nasional (Munas) tandingan bulan Januari 2015, ternyata dimajukan, perhelatan besar itu direncanakan akan digelas pada Sabtu (6/12) sore ini. Menarik, karena justeru kubu Agung menantang ARB untuk maju sebagai calon Ketua Umum (Ketum) dalam Munas Partai Golkar yang digelar di Jakarta ini. Menarik, karena beranikah ARB datang dalam Munas tersebut? Kalau benar berani datang dan bertanding, bisakah ARB memenangkannya? Untuk datang saja kemungkinannya sangat sulit. Apalagi bertanding dan memenangkan persaingan dalam memperebutkan jabatan orang nomor satu di partai beringin. Mengapa sulit? Pertama, ARB hampir pasti tidak akan datang dalam possi sebagai peserta Munas. Sebab kalau dia datang sebagai peserta Munas berarti dia mengakui keabsahan Munas tersebut. Kedua, sebagai manusia biasa pasti ada perasaan takut, grogi, malu campur aduk yang memungkinkan dirinya tidak akan datang. Dua sebab inilah yang kemungkinan besar mengekang ARB untuk datang ke Munas Golkar di Jakarta. Kalau tidak datang, kemungkinan apa yang dilakukan kubu ARB dan kawan-kawan? Kemungkinan Pertama, mendelegitimasi Munas tersebut caranya dengan mencoba menekan DPD I dan DPD II tidak datang ke Munas. Kedua, lapor aparat yang berwenang dengan berbagai alasan bahwa penyelenggaraan Munas Golkar di Jakarta ini tidak sah. Ketiga, akan berusaha menguasai Kantor DPP Golkar dengan cara apa pun. Ketiga kemungkinan inilah yang hampir pasti akan dilakukan. Pertanyaannya adalah apakah upaya-upaya itu akan berhasil? Dan bagaimana nasib Munas Bali? Berdasarkan fakta sekarang ini, nampaknya dari ketiga kemungkinan itu belum tentu berhasil. Boleh saja, ARB menekan para Ketua DPD yang sebelumnya hadir di Munas Bali untuk tidak datang ke Munas di Jakarta, tetapi tidak semua pengurus DPD I maupun II seia dan sekata. Contohnya DPD Bali, yang jadi tuan rumah Munas yang  lalu, kenyataannya tidak semua pengurus DPD I kompak mendukung ARB. Demikian pula dengan daerah lain. Mengapa? Jangan lupa bahwa Golkar selama ini dikenal sebagai partai pemerintah atau pendukung pemerintah. Sehingga ketika ARB mencanangkan supaya partai beringin menjauh dari pemerintah. Ini rasanya sangat gamang dan tentu saja membuat kikuk sebagian besar orang Golkar yang sebagian besar hidupnya untuk partai. Terlebih di pemerintahan sekarang ada figure Golkar, yang dulu pernah menjadi Ketum, yakni Jusuf Kalla (JK). Faktor JK dan kebiasaan Golkar inilah yang mampu mengikat dan menjadi daya tarik untuk para pengurus DPD datang ke Munas di Jakarta, sekaligus mengabaikan instruksi ARB. Mengenai laporan ke aparat, juga patut dipertanyakan dasarnya apa? Meskipun ARB sudah mengadakan Munas di Bali, tetapi sejauh ini pemerintah belum mengakui, apalagi menerima hasil Munas. Dengan begitu keabsahan Munas di Bali masih dipertanyakan.Dan karena itu tidak ada salahnya, jika kubu Agung laksono cs mengadakan Munas pula di Jakarta. Soal penguasaan kantor, aparat pun sulit bertindak, karena Agung cs juga punya hak atas kantor DPP. ARB boleh saja berdalih telah memecat mereka, sehingga dia punya hak atas kantor tersebut.  Namun pertanyaannya adalah apakah pemecatan itu sah atau tidak, benar atau tidak menurut anggaran dasar(AD) dan anggaran rumah tangga(ART) partai? Jika pemecatan itu dianggap menyimpang, tentu klaim sepihak tidak bisa dijadikan acuan. Dengan begitu pertandingan antara kubu ARB versus Agung semakin menarik, dan sejauh ini belum terlihat ada tanda-tanda siapa yang akan menang. Kubu ARB boleh saja didukung dana yang kuat, tetapi jangan lupa Agung cs punya dukungan dari pemerintah. Memang benar, pemerintah akan dan harus bersikap netral, tetapi sebagai pribadi siapa yang dapat melarang JK kemudian lebih condong ke Agung? (Arief Turatno, wartawan senior)