Keberlangsungan Golkar dan Utang-utang ARB Terpilihnya  kembali Aburizal Bakrie (ARB) jadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) ke IX Golkar di Bali untuk periode 2014-2019 jadi semakin menarik sehingga tidak heran jika masalah tersebut menjadi perbincangan luas disana-sini. Apa menariknya dan mengapa perlu dipersoalkan? Semua orang sepakat bahwa Golkar adalah partai besar yang sarat dengan pengalaman. Dan banyak orang berpendapat bahwa Golkar masih diperlukan untuk menciptakan dinamika perpolitikan nasional. Sehingga sangat disayangkan, kalau Golkar harus mati suri karena pengurusnya tidak mampu menjaga dan merawatnya dengan baik. Mengapa hal ini kita persoalkan? Dan apakah benar-benar Golkar akan mati suri? Diawali tentu saja dari soal perdebatan, Pertama, perdebatan soal penyelenggaraan Munas di Bali, Kedua,  perdebatan soal terpilihnya ARB menjadi Ketua Umum (Ketum), Ketiga, perdebatan soal Perppu Pilkada langsung dan lainnya. Soal penyelenggaraan Munas di Bali dari DPP sendiri banyak yang menolak, diantaranya dari para Ketua DPP, seperti Agung Laksono dan kawan-kawan. Agung Cs menghendaki Munas dilaksanakan di Jakarta selambat-lambatnya Januari 2015. Karena itu mereka menolak datang ke Munas di Bali, dan tetap akan menggelar perhelatan tersebut di Jakarta. Dan mengenai terpilihnya ARB jadi Ketum Golkar, banyak pihak----tidak hanya dari internal partai beringin saja---yang menyayangkan. Mengapa? Seperti diungkapkan pemerhati politik, Burhanuddin Muhtadi, bahwa ARB tidak layak memimpin Golkar lagi karena tidak ada prestasi yang perlu dibanggakan. Selama dipimpin ARB prestasi Golkar turun tajam, tidak pernah ada dalam sejarah perjalanan partai ini meraih kursi di bawah seratus kursi DPR. Namun dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang lalu, Golkar hanya meraih 91 kursi dewan. Karena itu banyak pihak menyarankan jika ARB jangan maju lagi dan tidak usah dipilih lagi menjadi Ketum. Nyatanya? Kemudian soal sikap Golkar yang dinilai mencla-mencle, atau  berkhianat terhadap kesepakatan adalah soal penolakan terhadap Perppu PIlkada langsung. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebelumnya, ARB dan Golkar menerima Perppu Pilkada Langsung yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tiba-tiba setelah Munas Bali dan ARB terpilih jadi Ketum muncul wacana penolakan Perppu tersebut. Akibatnya, Partai Demokrat yang sebelumnya satu kubu dengan Golkar, SBY sebagai Ketum partai akhirnya memerintahkan kadernya untuk merapat ke PDIP.Dengan persoalan-persoalan semacam itulah, banyak asumsi mangatakan bahwa partai beringin itu bisa mati suri. Tidak hanya djauhi kader potensial internal, tetapi juga ditinggal lari teman seperjalanan. Cukupkah? Nampaknya, semua alasan itu belum cukup, karena masih ada masalah yang sangat besar yang dapat menggerogoti akar beringin tua itu.Yaitu utang-utang grup perusahaan Bakrie yang  cukup besar yang diasumsikan sulit terbayarkan. Mengapa antara utang perusahaan dikaitkan dengan persoalan internal partai? Jangan lupa bahwa ARB adalah bos besar diperusahaannya, sekaligus dia sebagai Ketum Golkar. Tidak mungkin ARB dapat tenang, tidak mungkin dia bisa konsentrasi mengurus partai, sementara perusahaan yang menopang kehidupannya saat ini dalam keadaan runyam. Lihat saja, saham perusahaan grup Bakrie di bursa efek anjlok sedemikian rupa.Ini mengindikasikan sentiment investor terhadap grup perusahaan itu negative. Mengapa? Karena investor tentu melihat bahwa grup perusahaan itu dalam masalah. Terlebih pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi nampaknya tidak mudah didikte. Dan sepanjang Jokowi keukeuh dengan pendidiriannya, maka ARB tidak akan bisa masuk ke dalam. Dan jika ini terjadi serta tetap bertahan dan berlangsung lama, bisa jadi perusahaan ARB dapat saja kolaps. Jika perusahaannya sangat terancam mau atau tidak ARB mesti berpkir dua kali. Pilih perusahaan atau pilih partai, jika dia pilih perusahaan, boleh jadi Golkar di bawah kepemimpinanARB akan mati suri. Lihat saja! (Arief Turatno. Wartawan senior)