Siapa Menang, Ical atau Agung? Munas IX Partai Golkar di Bali sudah digelar dan segera ditutup. Hasilnya, secara aklamasi Aburizal Bakrie terpilih kembali sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk periode kedua (2014-2019). Pertanyaannya ialah apakah setelah Munas IX Partai Golkar ditutup, perseteruam antara dua kubu Ical (Aburizal Bakrie) dan kubu Agung Laksono berakhir? Apakah dengan terpilihnya Ical berarti Agung sudah kalah? Dari sejarah perjalanan panjang Partai Golkar barangkali perseteruan antar kubu yang hampir selalu terjadi jelang Munas Golkar, perseteruan kali ini adalah yang terhebat. Banyak pengamat menganggap ini adalah dinamika politik internal partai beringin.Namun menurut hemat kita ini bukan sekedar dinamika politik partai warisan Orde Baru tersebut, tetapi ini adalah kelanjutan perseteruan di luar Partai Golkar. Ini adalah episode selanjutnya dari presaingan kekuasaan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Habat (KIH). Kalau ditanya siapa yang bakal menang persaingan dua kubu KMP dan KIH? Jawabannya sama dengan pertanyaan siapa yang akan menang antara ARB dan Agung. Masing-masing kubu punya kelebihan dan sekaligus kekurangan. Kubu Ical barangkali punya kelebihan di kelompok pendukung, terutama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I atau Provinsi, Tetapi jangan lupa Ical punya kelemahan dalam meraih dukungan dari pemerintah. Justeru pemerintah sepertinya lebih condong kepada Agung. Hal tersebut tidak perlu heran karena di kubu Ical ada Akbar Tandjung yang dahulu sempat bersaing dengan Yusuf Kallah (JK) dalam memperebutkan jabatan Ketua Umum. Sekarang JK menjadi Wakil Presiden (Wapres) maka sudah dapat diduga jika Pemerintah kemungkinan besar mendukung Agung. Memang pemerintah melalui Menkopolhukam mengatakan akan bersikap netral. Namun dengan tidak direstuinya Munas  IX Partai Golkar di Bali oleh Menkopolhukam dengan alasan keamanan. Ini jelas mengindikasika bahwa pemerintah tidak sreg dengan penyelanggaraan Munas yang digagas kubu Ical. Memang Ical Cs boleh berdalih diijinkan atau tidak penyelenggaraan Munas tersebut tidak berpengaruh terhadap keterpilihan dirinya. Secara formal dia memang telah terpilih dalam Munas tersebut.  Pertanyaannya adalah bagaimana dengan legitimasinya? Bicara legitimasi ini adalah domain pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah akan mengakui terpilihnya Ical sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas IX di Bali? Jawabnya belum tentu dan menurut hamat kita pemerintah tentu tidak akan gegabah mengkuinya. Ada beberapa alasan. Alasan yang pokok adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Karena itu semua tatanan harus berjalan sesuai dengan hokum dan perundangan yang berlaku. Dan pemerintah boleh saja menganggap bahwa Munas tersebut tidak sah. Karena masih ada konflik internal yang mustinya diselesaikan dahulu sebelum Munas. Alasan lain bahwa Munas tidak berjalan demokratis dan penuh dengan kecurangan yang dibuktikan oleh laporan sejumlah kader---ini pasti ada dan akan terjadi------Golkar yang berseberangan dengan Ical. Sampai disini Ical tentu tidak akan bisa  bertepuk dada. Namun apakah dengan demikian kubu Agung bisa disebut pemenangnya? Belum tentu dan masih kita tunggu hasil Munas tandingan yang rencananya akan digelar Januari 2015. Jika dalam Munas tersebut Agung terpilih sebagai Ketua Umum. Kemungkinan dia bisa jadi pemenang, tetapi ini masih tergantung faktor lain dan manufer apa yang akan dilakukan Ical sesudah Munas di Bali, Jadi pasti pertarungannya masih akan terus menarik dan hamper pasti imbasnya akan terasa dikoalisi KMP. Silahkan tunggu pemenangnya. (Arief Turatno, wartawan senior)