Jakarta - Kontroversi keberadaan Server Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang disebut berada di luar negeri dibantah oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya, kabar tersebut tidaklah benar dan Kementerian Dalam Negeri harus bertanggung jawab atas adanya isu tersebut. Pasalnya, Mendagri Tjahjo Kumolo disebut sebagai pihak yang mengatakan bahwa server KTP-el Indonesia berada di luar negeri. Untuk memastikan omongan pemerintah, Fadli  melakukan inspeksi mendadak (Sidak) server KTP-el di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014). "Semua server KTP-el semuanya ada di dalam negeri. Saya sudah lihat dengan mata kepala ternyata server KTP-el selain ada di kawasan Kalibata, ternyata server ada di kantornya sendiri,"‎ ujar Fadli. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu, justru meminta kepada Tjahjo untuk blusukan ke kantornya sendiri dan mencari tahu kabar tersebut dari pada disibukkan dengan melakukan kegiatan ke luar Jakarta yang dinilai tidak ada relevansinya dengan persoalan server KTP-el. Selain itu, Fadli juga meminta kepada pemerintah untuk terus melanjutkan program pelayanan KTP-el kepada masyarakat. Karena perubahan KTP biasa menjadi KTP elektronik merupakan suatu terobosan yang baru untuk mempermudah pendataan, serta pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat yang sering kali masih dipersoalkan. "Jadi tidak ada alasan pemerintah menghentikan sementara pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el. Seharusnya bisa diteruskan," jelasnya. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto berencana akan memanggil Tjahjo untuk dimintai keterangan mengenai persoalan tersebut, maupun persoalan-persoalan lain. Menurut Yandri, bagi DPR mengatahui persoalan di pemerintahan adalah hal yang penting. Untuk itu, ia meminta ada keterbukaan dan kerja sama yang baik. "Semua akan kita panggil, apa benar seperti itu atau hanya isu belaka. Kalau benar memang bahaya seperti itu tapi kalau hanya isu harus diusut juga oknum yang menyebarkan berita bohong itu," katanya. Politisi Partai Amanat Nasional itu, justru lebih percaya dengan Kemendagri di bawah kepemimpinan Gamawan Fauzi di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintahan sebelumnya mengatakan, bahwa Server berada di dalam negeri, yakni di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) "Ya betul servernya ada di Batam, makanya agak ngaco kalau ada yang bilang di Belanda," tegasnya. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN ini menduga isu tersebut sebenarnya hanya dibuat-buat oleh kalangan internal Kemendagri, seperti Sekjen, Dirjen, dan juga Direktur yang tujuannya hanya untuk mencari perhatian kepada menteri yang baru agar jabatannya dinaikan. ‎Karenanya ia meminta kepada masyarakat untuk tidak langsung mempercayai kabar yang sudah beredar. "Aku khawatir ini hanya persaingan internal saja di Kemendagri atau ada pihak-pihak carmuk ke menteri yang baru," ungkapnya. (Abn)