Jakarta - Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadiam dalam kebudayaan. Konsep Trisakti yang dikumandangkan Presiden pertama RI Soekarno pada 1965. Sekarang Presiden ke-7 RI Jokowi mencoba mau menerapkan konsep Trisakti. Namun hingga kurang lebih sebulan ini, belum jelas apakah pemerintahan Jokowi membawa konsep Trisakti atau masih berperilaku neoliberal (neolib) seperti rezim pemerintahan sebelumnya. Hal ini dikupas dalam diskusi bertajuk “Pemerintahan Jokowi-JK: Trisakti atau Neoliberal” yang digelar Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Jakarta, Selasa (25/11/2014), dengan menampilkan pembicara Dr Y Paonganan (Indonesia Maritim Institute/IMI), Salamuddin Daeng (Asosiasi Ekonomomi Politik Indonesia/AEPI), Dewi Kartika (Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA), dan Hendrajit (Global Future Institute/GFI). Paonganan memaparkan, sejak dari dulu Indonesia sudah sebagai poros maritim tetapi sekarang malah sudah banyak menjadi “jongos-jongos” laut, bukan menjadi pelaut. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan apa yang diharapakan. “Padahal, karakter bangsa ini yang sesungguhnya  adalah karakter laut, karakter bahari dan karakter maritim,” tegas Direktur IMI. Ia pun mempertanyakan tol laut yang menjadi konsep Jokowi apakah menjadi suatu konsep maritim itu sendiri. Dasar membangun tol laut untuk menyamakan harga antara harga di Jawa dan di Papua, misalnya satu sak semen di Papua dari dua juta turun menjadi satu juta. “Padahal itu harga yang ada di pegunungan di Wamena dan sebagainya yang sebelumnya diangkut lewat pesawat,” tuturnya. Menurut Paonganan, pertimbangannya kalau kita pakai tol laut kira-kira mau atau tidak kapal yang mengakut barang ke Papua, pulang kosong ke Jawa. “Padahal, kalau mau ke Papua kita butuh berapa duit. Menurut saya tol laut itu merupakan ide berpikir projek. Nah, kalau ini diserahkan apakah minta kepada investor asing membangun itu dan menguasai itu?” ujarnya mempertanyakan. Kalau ingin menguasai sebuah negara sebuah pulau, lanjutnya, maka harus dikuasai pelabuhan dan bandaranya. “Jadi, saya menantang pembangunan tol laut itu karena merupakan otak-atik projek dimana mendatangkan Cina untuk membangun dan mendatangkan kapal-kapalnya,” ungkap Paonganan. “Kalau mau menyamakan harga antara Jawa dan Papua harus balance misalnya dengan membuat pabrik semen di sana dan pabrik rumput laut. Saya pikir siapa pun yang jadi pemimpin harus melanjutkan visi maritim itu untuk membangun negara maritim dengan membutuhkan perencanaan yang matang kebijakan-kebijakan yang harus dituangkan,” bebernya. Dua Doktrin Hendrajit dari GFI menjabarkan, ada dua doktrin yang memiliki konsep maritim yang ingin menguasai Laut Selatan dan Selat Malaka dari dua laut yang kaya akan sumber daya alam itu tersebut yang menjadi pertarungan besar antara Amerika China. “Mengapa? karena konflik global itu tidak ada lagi di Timur Tengah atau Afrika Utara namun sudah bergeser ke Asia Pasifik,” tandasnya. Jika dilihat dalam pola trisakti dalam artian politik luar negeri saya nga tahu itu blunder atau by desain namun mari kita lihat doktrin maritim china tujuan strategisnya pola penguasaan laut selatan dan kawasan Asia tenggara melalui jalur laut, lanjutnya. Problem dari kita militer kalah jauh dengan Amerika dan China karena dia tidak bisa mengatasi secara militer dia pake cara konstrastrateginya masuk melalui pembangunan ekonomi sebagai gerakan bersama untuk mencaplok geo politik yang menurut dia sah-sah saja melalui pelanbuhan dan bandara yang menurut dia cukup strategis. Jadi tidak secara militer tapi secara ekonomi. Jadi jalur yang terdekat itu adalah selat sunda, ungkapnya. Yang saya amati adalah melalui pertemuan pada saat khairul tanjung kemarin itu pada  pertemuan china tidak minta uang secara kesh tapi dia minta dilibatkan dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) melalui sulawesi utara blitung itu pintu Asia Timur ke Asia Pasifik kalau kembali ke konsep trisakti dia sudah blunder. Hal yang sama pengamat Asosiasi Ekonomi Politik (EAPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti Senior The Institute for Global Justice (IGJ) memastikan sekarang  tidak ada jalan kita terjebak dalam skema yang sangat liberal yang tidak memungkinkan kita melakukan konsolidasi kesatuan karena kita menghadapi treple devisit. Pertama kita mengalami defisit perdagangan dimana pemicunya adalah impor. Salah satunya cara untuk mengatasi devisit perdagangan lanjutnya kita harus meningkatkan impor migas menaiknya harga-harga primer dipasar-pasar nasional tapi itu kapan dan itu tidak naik-naik apalagi kita dihadapkan dengan harga minyak dunia yang turun jadi devisit neraca perdangan kita itu tidak keluar. Tapi devisit necara berkurang itu diganti dengan transaksi berjalan seperti memperbanyak investasi asing dalam negeri tetapi pada waktu yang sama tantangan dalam ekonomi kita yang harus kita bayarkan, kemudian kita harus membayar lagi devisa. Keadaan keuangan saat ini memukul kita memukul pemerintah kita yang diakibatkan keungan pemerintah kita terputus karena dua hal pertama menurunnya harga-harga komoditi BUMN di pasa-pasar internasional karena kita mengandalkan pasar internasional. Ini bukan pembenaran kebijakan jokowi dalam menaikan BBM tapi migas itu seperti aliran darah harga naik salah harga turun juga salah karena apa harga turun kita membeli pada perusahaan-perusahaan swasta yang disini dengan tingkat yang turun. Karena otomatis perusahaan ini karena rendah penerimaanya maka rendah juga bagian yang diterima oleh pemerintah apakah bagi hasil apakah itu pajak. Karena pajak itu dari properti jadi ini dilemah karena sistem tadi. jadi penurunan harga minyak itu memukul kita yang terpaksa menabrak UU 2013, jelasnya. Kedua banyaknya utang luar negeri kita dan saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya dengan kondisi sekarang dengan menurunya harga BBM. Dilevel utangImplikasi terhadap kehidupan ekonomi satu satunya cara untuk bisa bertahan bagaimana caranya melakukan mobilisasi kekayaan rakyat itu untuk melunasi utang tadi dari utang swasta BUMN pertamina PLN BNI mandiri BRI namun imlpikasinya sudah sangat membahayakan yang parahnya yang kita mau bayar ini dolar sehingga kita terpuruk terus. Kedua mobilisasi kita dengan cara dinaikan melalui harga listrik yang tidak ditolak juga atau diawasi , listrik kita ini naik pertiga bulan ini lebih keras juga daripada kenaikan harga BBM dan kita tidak tahu naiknya sampai berapa. Namun ini terus akan dilakukan untuk melakukan mobilisasi keuangan. Kalau menurut saya pemerintah jokowi ini mau selamat jika rakyat mau menerima kartu sabar kita sabar menaikan harga BBM sabar menaikan harga listrik kita sabar juga BUMN kita diambil itu kita harus terima, namun pertanyaanya mendasar saya sampai kapan rakyat ini akan siap menerima kartu sabar itu kalau sektor asing dalam sektor properti dan kredit sudah mulai menggorogoti yang pertama yang akan digorogoti bank BTN yang kedua BRI yang dimana memiliki aset hitungan kami. Jadi itu aja kita terima kartu sabar ini sambil menunggu tindakan Jokowi ini selanjutnya. Penerimaan utang luar negeri ini merupakan strategi utama Perubahan Harus Mendasar Kalau bicara perubahan di Indonesia itu bukan perubahan yang medasar namun harus perubahan secara merata. “Kalau saya melihat mau Jokowi mau Prabowo yang terpilih kemarin saya tidak percaya membawa perubahan pasti dengan kondisi Indonesia sekarang, Prabowo pasti akan menaikkan harga BBM juga,” ungkap Dewi Kartika dari KPA. “Kalau kami melihat begitu kalau mau pembangunan kebijakan kita bicara sosial basis bukan ekonomi case karena ekonomi itu akan selalu ada untuk berbicara pembuat ekonomi dan tidak akan bicara pemerataam,” tambahnya. Ia membeberkan juga terkait akibat kebijakan MP3EI Master Plan Percepatan Pembangunan yang diusung pemerintahan SBY pada tahun 2007 yang dimana kebijakan itu didukung langsung oleh JK. Melihat kondisi tersebut KPA melihat pemerintahan Jokowi akan meneruskan kebijakan pemerintah yang lalu dan mempastikan akan terjadinya konflik agraria berkepanjangan apabila memberikan kesempatan luas pada investor asing. Menurut catatan KPA, ungkap Dewi, sepanjang tahun 2013 tercatat 369 konflik agraria dengan luas 1.281.660.09 Ha dengan melibatkan 139.874 kepala keluarga (KK). Terurai berdasarkan konflik agraria dari sekor perkebunan  280 konflik (48,78%), infrastruktur 105 konflik (28,46%), pertambangan 38 konflik (10,3%), kehutanan 31 konflik (8,4%), pesisir atau kelautan 9 konflik (1,44%), lain-lain 6 konflik (1,63%) dengan hamper setiap hari terjadi lebih dari satu konflik agrarian ditanah air dengan melibatkan 383 KK atau 1.532 jiwa dengan luas wilayah konflik sekurang-kurangnya 3512 Ha. Dibanding tahun 2012 mencatat terdapat 198 konflik agrarian di seluruh Indonesia dengan luas area konflik lebih dari 963.411,2 Ha dengan melibatkan 141.915 kepala keluarga. Dari sisi korban 156 orang lebih petani telah di tahan, 55 orang mengalami luka-luka akibat penganiayaan, 25 diantaranya luka akibat tertembak dan 3 melayang dalam konflik-konflik agrarian yang terjadi. (Asm)