Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqqodas mengungkapkan bahwa sektor pertambangan saat ini lebih banyak dikuasai oleh investor asing. Hal itu disebabkan adanya kedekatan mereka dengan petinggi partai politik. "Politik praktis itu bergantung pada market. Siapa kuasai pasar, dia bisa pengaruhi parpol," ujar Busyro dalam diskusi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/11/2014). Busyro melanjutkan ketika investor asing sudah menguasai parpol maka mereka bisa menguasai kepala daerah untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP). "Itu uangnya luar biasa," kata Busyro. Praktisnya kata dia, yang lebih menikmati usaha tambang adalah pihak asing ketimbang orang Indonesia sendiri. "Kita tidak anti asing. Tapi ketika asing dikasih akomodasi sekian rupa, demokrasi hanya sekitar kiasan. Negara kita ini jadi penggerusan demokrasi," tuturnya. Menurut dia, jika hal itu dibiarkan terus terjadi, maka dia meyakini akan lebih menyuburkan praktek korupsi. Buktinya bahwa tidak sedikit diantara para kepala daerah harus di penjarakan karena melanggar aturan pemberian IUP. "Kepolitikan kita melahirkan demokrasi yang prosedural, dan itupun cacat. Ada 400 izin usaha tambang yang bermasalah," jelas Busyro. (Has)