Jakarta - Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akhirnya memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Jokowi menaikan BBM bersubsidi yaitu harga premium yang sebelumnya sebesar Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter dan harga Solar dari 5500/liter menjadi Rp 7500/liter. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI)-Denny JA, Ade Mulyana menyatakan pamor pemerintahan Jokowi-JK merosot drastis dalam sebulan masa kerjanya, atau sejak dilantik 20 Oktober 2014 silam. "Belum genap 100 hari pemerintahannya, pascakenaikan harga BBM, kepuasan publik terhadap Jokowi merosot drastis," ujar Ade dalam konferensi persnya, di Jl Pemuda, Jakarta Timur, Jumat (21/11/2014). Ade mengatakan berdasarkan hasil survei "quick poll" yang dilakukan 18-19 November 2014, melalui "random sampling" terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia diketahui kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi hanya sebesar 44,94 persen. "Kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dibawah 50 persen. Ini peringatan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Mereka yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK pun cukup besar yaitu sebesar 43,82 persen," ujar Ade. Ade menjelaskan, menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi merata di semua segmen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tinggal di perkotaan maupun desa, berpendidikan tinggi maupun rendah, serta wong cilik maupun kelas menengah atas. "Menurunnya kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi pun terjadi pada pemilih Jokowi-JK sendiri di pilpres lalu. Mereka yang mengaku pemilih Jokowi-JK, hanya 48,59 persen yang menyatakan puas dengan kepemimpinan Jokowi, 42,58 persen tidak puas, sisanya tidak menjawab," jelas Ade. Menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi antara lain disebabkan beberapa alasan utama, antara lain kurangnya sosialisasi alasan kenaikan harga BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan transportasi karena kebijakan kenaikan harga BBM. "Publik meragukan kompensasi kenaikan harga BBM akan sampai ke rakyat kecil, serta kenaikan harga BBM yang dilakukan sebelum ada program Jokowi yang terasa manfaatnya,"pungkasnya. (Pur)