Jakarta - Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Salamuddin Daeng yang juga Peneliti senior The Institute for Global Justice (IGJ) mengingatkan, hanya kerelaan rakyat yang bisa selamatkan keuangan pemerintahan Jokowi. Rakyat harus bersedia meningkatkan pengeluarannya atau konsumsinya untuk agar dapat menyumbangkan pajak besar bagi pemerintahan Jokowi JK. “Rakyat diminta ihlas menerima kenaikan harga BBM, kenaikan harga listrik, kenaikan biaya kesehatan, kenaikan biaya pendidikan, kenaikan biaya transfortasi, kenaikan biaya infrastruktur seperti biaya tol, jalan berbayar, kenaikan suku bunga kredit dan kenaikan pajak konsumsi,” tegasnya, Jumat (21/11/2014). “Mengapa ? Sebab utamanya adalah penerimaan APBN yang bersumber dari perusahaan akan semakin merosot dalam tahun tahun mendatang. Satu satunya pilihan adalah dengan meminta rakyat rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk membantu Jokowi-JK agar keduanya selamat sampai akhir masa jabatannya kelak,” tambahnya. Menurut Salamuddin Daeng, salah satu sebab merosotnya penerimaan negara adalah jatuhnya harga harga komoditi dalam beberapa waktu terakhir akan berimpliksi terhadap merosotnya penerimaan negara bagi dari pajak maupun bagi hasil penjualan kekayaan alam. “Selama ini pajak dari sektor sumber daya alam yang menopang APBN. Sebagaimana diketahui bahwa komoditas negeri adalah yang paling parah kemerosotannya. Harga minyak mentah telah menurun hingga 70 USD/barel, demikian pula dengan harga batubara merosot setelah mengalami, gas, juga jatuh di pasar global,” paparnya. Ia menegaskan, penemuan shale gas di Amerika Serikat yang melimpah akan memicu kejatuhan harga energi dalam jangka panjang. “Kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu merupakan salah satu kebijakan meminta keihlasan rakyat membiayai semakin besarbya utang luar negeri karena merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD,” tandasnya. Arief menambahkan, rakyat juga diminta rela jika terpaksa ke depan pemerintah Jokowi menjual semua BUMN, PLN, Pertamina, Bank Bank BUMN, Pelabuhan, Airport, bahkan pulau pulau kepada investor asing. “Hanya dengan kerelaan tersebut Jokowi-JK selamat dalam menjalankan pemerintahan tanpa gangguan,” tutur Pengamat AEPI. (Asm)