Jakarta - Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan akan Menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014. Kebijakan ini pastinya akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan politisi di DPR. Lantas bagaimana dengan sikap Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang notabene sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi. Apakah kali ini PDI-P mendukung kenaikan BBM atau justru menolaknya?. Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, partainya belum bisa memastikan apakah setuju dengan rencana pemerintah mencabut subsidi BBM. Menurutnya, masih banyak yang perlu dipertimbangkan ‎sebelum pemerintah menyampaikan secara jelas apa alasan BBM itu dinaikan. "Kita harus menunggu dulu penjelasan dari pemerintah, apa alasan menaikan BBM‎. Apakah cara yang pandang yang dipake sudah sesuai dengan logika dan kosntitusi," ujarnya saat dihubungi, Rabu (5/11/2014). Rieke mengatakan, kenaikan BBM tidak bisa dijadikan sebagai agenda tahunan. Menurutnya, sebelum ada kebijakan tersebut pemerintah tidak melulu berbicara mengenai persoalan hilir tetapi hulunya juga perlu diperhatikan kembali seperti maraknya mafia migas, KKN,salah urus, dan juga cost recovery. "Ini juga perlu diperhatikan revolusi mental tidak hanya melihat pada persoalan hilir tapi juga hulunya," katanya. Kemudian Rieke juga meminta pemerintah lebih dulu‎ bisa menjelaskan kepada publik bagaimana hitung-hitungan biaya subsidi BBM per barelnya, berapa biaya kilang, bagaimana perhitungan Pertamina, dan berapa pendapatan negara dari sektor minyak dan gas. "Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan,"katanya. Rieke juga tidak mau, dalam menaikan BBM‎, pemerintah selalu berpatokan kepada mekanisme pasar global. Pasalnya, siklus harga minyak mentah di pasar cenderung naik turun sehingga tidak bisa dijadikan sebagai patokan.  "Tidak bisa kita tunduk kepada mekanisme pasar. Apalagai ngomongin pasar, harga minyak mentah saat ini sedang turun," jelasnya Secara pribadi Rieke sepenuhnya menolak adanya kenaikan BBM. Hal itu bisa diliat dari kicauaan di akun Twitternya @Rieke-diah. Ia menulis kenaikan BBM hanya akan menimbulkan efek domino di masyarakat. Seperti berdampak pada kenaikan pada harga kebutuhan pokok di pasar. "Pencabutan subsidi BBM akibatnya harga jual BBM ke rakyat juga naik, efek domino harus dihitung kenaikan kebutuhan pokok dll," kata Rieke. ‎Karena itu, Rieke meminta pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat agar kenaikan ini tidak begitu besar dirasakan bebanya oleh masyarakat. "Silahkan cabut subsidi BBM asal ada jaminan harga jual BBM harga kebutuhan pokok tidak naik. Kalau tidak ada jaminan jangan cabut subsidi," ucapnya. ‎Meski demikian, Rieke membantah peluncuran tiga kartu sakti Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtra, adalah bagian dari kompensasi pemerintah dalam menaikan BBM. (Abn)