Jakarta - Nampaknya, menteri yang satu ini gaya bicaranya blak-blakan apa adanya sesuai kenyataan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Patut dicontoh para pejabat dan aparat birokrasi kita agar jangan hanya memaparkan hal-hal yang sekadar menyenangkan atasan alias Asal Bapak Senang (ABS). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang eksentrik ini tetap tanggap penampilan dan suka bicara terbuka, saat bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, sebelum memenuhi undangan rapat kerja dengan Komite II DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/11/2014). Di hadapan Irman, Susi curhat tentang kesulitannya dalam menata regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Ia pun mengaku akan mundur dari jabatannya sebagai menteri jika birokrasi terus menerus bergerak lambat dalam merespons kebijakan yang mendukung para nelayan. “Kalau Susi yang dibilang macan ompong tidak apa, tapi ini kan Susi sebagai menteri yang merepresentasikan negara, Jadi artinya negara yang macan ompong dong, ya saya gak mungkin begitu, lebih baik saya mundur saja,” ujar Bu Menteri kabinet Jokowi ini. Susi mengaku, dirinya geram dengan kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia.  Untuk itu, pihaknya telah selesai membuat peraturan mengenai moratorium penangkapan ikan dengan kapal besar di seluruh perairan Indonesia. Ia berharap peraturan ini bisa disahkan Menteri Hukum dan HAM dalam beberapa hari ke depan. Menteri wanita asal Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku sudah mengantongi restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk moratorium semua kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Jokowi kata dia, akan mendukung semua kebijakan tentang moratorium kelautan. “Presiden Jokowi  akan mendukung semua kebijakan tentang moratorium kelautan,” tandasnya. Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, Irman Gusman mengaku mendukung upaya Menteri Kelautan dan Perikanan dalam merealisasikan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di dalam negeri yang berkelanjutan. Ia pun berharap dengan tekad dan kerja keras dari sosok menteri “tomboy” ini, maka pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor perikanan dan kelautan akan terwujud. Saat rapat kerja dengan DPD RI, Susi menceritakan banyak hal soal sektor perikanan di Indonesia termasuk soal potensi yang tak tergarap bahkan digarap oleh negara lain. Susi menceritakan soal kebijakan terbarunya soal penghentian izin sementara penangkapan ikan untuk kapal-kapal di atas 30 GT. Alasannya, kapal-kapal ini umumnya dimiliki oleh perusahaan asing dan kontribusinya terhadap negara sangat minim. "Mengapa? Karena mereka mengeruk kekayaan laut kita ribuan ton dan tak ada 1 kg pun yang sampai ke darat. Kalau itu dipertanyakan, saya akan mengundurkan diri pulang kampung," beber Susi di depan anggota DPD. Susi memaparkan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tangkap ikan kapal di atas 30 GT yang berjumlah 5.329 per tahun hanya Rp 300 miliar per tahun. Nilai ini dianggap terlalu kecil dibandingkan alokasi subsidi BBM yang diberikan pemerintah sebesar Rp 11,5 triliun atau 2,1 juta kilo liter per tahun "Anda perlu tahu, kita nggak dapat apa apa malah kita harus tambah dengan subsidi untuk BBM mereka yang menikmati. Ini sangat besar sekali. Kalau ada kalkulator, 2.000 ton dikali  1 dolar AS dikali 100 kapal," jelas pengusaha sukses ini. Ia juga menceritakan soal Thailand yang bisa menjadi negara eksportir perikanan, meski tak memiliki laut luas seperti Indonesia. Hal ini karena ada penyimpangan di lapangan. "Kenapa Thailand bisa ekspor lebih besar dari kita? Karena banyak kapal mereka jual ikan tidak lewat pelabuhan kita, tidak lewat sistem perdagangan kita. Makanya mereka bisa ekspor lebih besar dari kita," ungkap Bu Menteri. Susi bahkan sempat curhat soal masalah kelautan dan perikanan yang ditemuinya di lapangan. "Kita punya laut begitu luas tapi hanya ada 70 kapal patroli, dan yang berfungsi hanya sepuluh? I've no idea for this! Kepala saya campur aduk! How can we, argh, bikin saya speechless," celetuk Susi di depan para Senator itu. Menteri yang hanya lulusan SMP tapi cerdas ini, kemudian melanjutkan ceritanya soal Indonesia yang masih memberikan izin negara lain mengambil ikan dari perairan negara Indonesia. Susi lagi-lagi mengeluh soal perizinannya. "Saya dengar katanya mau bikin kebijakan itu izinnya sampai 2 tahun. Lalu 5 tahun saya bisa ubah apa? Saya tak habis pikir, untuk rakyat kok izinnya lama," keluhnya. Akibat melihat sikap ‘nothing to lose’ Bu Menteri dalam rapat tersebut, Anggota DPD RI asal Aceh, Rafli, menyebut Susi memiliki pulau pribadi di Provinsi Aceh. "Bu Susi ini sangat terkenal di Aceh. Beliau itu biasa dipanggil Kak Susi. Beliau itu juga punya pulau di sana, namanya Pulau Susi," jelas Rafli. Menanggapi pernyataan Rafli, bos Susi Air yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan itu mengatakan bahwa di pulau itu ia pernah membangun masjid dan masyarakat setempat menukarnya dengan pulau tersebut. Namun, Susi tak menyebutkan secara jelas apakah pulau yang disebut Pulau Susi itu benar-benar miliknya atau bukan.  "Sampai sekarang saya tidak merasa memiliki pulau itu," ucapnya merendah. Menurut Susi, ia juga tak mengeksploitasi pulau itu demi kepentingan ekonomi, seperti membuat cottage atau tempat wisata. "Di sana tak ada bangunan. Hanya ada tempat untuk menetaskan lobster-lobster dari daerah Pangandaran saja," terangnya. Bahkan, gaya blak-blakan dan apa adanya Menteri Kelautan dan Perikanan ini disamakan dengan mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). "Kalau lihat gaya bicara Ibu itu mirip Gus Dur. Saya Gusdurian, jadi respect dengan gaya Ibu," kata Wakil Ketua Komite II DPD RI Mawardi yang memuji memuji Susi dalam rapat tersebut.‬ (Ars)