Jakarta - Kekacauan didalam tubuh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait adanya Pimpinan DPR tandingan semakin memanas dan masih terus bergulir. Seperti yang beredar di beberapa  media massa belum lama ini, bahwa pembentukan Pimpinan DPR tandingan sudah mendapatkan restu dari petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan kekecewaan kubu KIH terkait hasil paripurna pemilihan pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih bisa dipahami. Karena realitasnya, Kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai seluruh  pimpinan DPR, MPR, Pimpinan Komisi dan AKD. Namun untuk membentuk Pimpinan DPR tandingan, menurutnya offside dan kebablasan. "Wajar apabila KIH menyatakan mosi tidak percaya. Pada titik ini saya setuju, tetapi ketika KIH membuat pimpinan DPR tandingan menurut saya offside & kebablasan," ujar Karyono kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Selasa (4/11/2014). Menurutnya, langkah membuat pimpinan DPR tandingan malah bisa berdampak negatif bagi kubu KIH. Pertama, langkah ini terkesan reaksioner dan emosional. "Hal ini bisa menimbulkan persepsi negatif,"ungkap Karyono. Kedua, lanjut Karyono, bisa semakin memperuncing hubungan antara KMP dengan pemerintahan Jokowi - JK. "Ketiga, bisa mengganggu kinerja DPR dan pemerintah. Maka solusinya adalah perlu segera Ketua Umum Partai Politik duduk bersama untuk mengakhiri kisruh di parlemen,"jelasnya. Karyono menyampaikan, para pimpinan parpol harus bertanggung jawab atas kisruh yang terjadi di parlemen. Menurut dia, mereka harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. "Sangat dipahami, memang tidak mudah untuk berdamai dgn hati yang pernah terluka, Tetapi demi masa depan bangsa mereka harus bisa "membunuh" ego pribadi dan kelompok," kata Karyono. Bagi KIH, tambah Karyono, memang tidak mudah untuk menerima perlakuan kubu KMP yang menggunakan berbagai taktik dan strateginya telah menyapu bersih seluruh pimpinan di lembaga DPR dan MPR. Dengan peta kekuatan di parlemen seperti itu, jelasnya, memang sulit untuk menghindari prasangka tentang kemungkinan adanya skenario pemakzulan terhadap pemerintahan Jokowi - JK, meskipun dalam konstitusi negara Indonesia. "Tidak mudah untuk memakzulkan presiden. Tapi menurut saya, realitas politik tersebut perlu disikapi dengan arif, hati-hati dan cermat. Jangan sampai menambah blunder," jelasnya. "Kondisi itu menurut saya justru untuk memacu pemerintahan Jokowi - JK dalam mendorong program-program pro rakyat.  Saya yakin, bila itu dilakukan, kubu KMP belum tentu akan mengganjal program pemeriintah. Bila itu dilakukan maka KMP akan berhadapan dengan rakyat," pungkas Karyono. (Pur)