Jakarta - Partai Hanura yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membongkar nama-nama menteri yang sudah diberikan catatan merah dan kuning oleh KPK. "Kita punya komitmen terhadap masalah itu, persoalan korupsi ini masalah bangsa. Ketika ada tanda pada nama-nama itu, ya segera diproses agar pemerintahan Jokowi tidak tersandera," ujar anggota Fraksi Hanura DPR, Syarifuddin Sudding dalam diskusi "Noktah Merah Kabinet Jokowi-JK" di Press room Nusantara III DPR RI, Selasa (4/11/2014). KPK ini, ungkap Sudding, adalah lembaga yang punya data di negara kita dari berbagai persoalan korupsi yang dihadapi, sehingga muncul stabilo merah dan kuning. "Kita nggak tahu siapa nama-nama itu, hanya Jokowi, KPK dan tuhan yang tahu, karena belum dibuka siapa nama-nama yang dikatakan diberikan tanda," katanya. Sudding juga menyayangkan pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad yang  pernah bilang dalam 1-2 hari sejak rekam jejak diberikan kepada Presiden Jokowi akan disampaikan ke publik. "Nyatanya, sampai sekarang belum juga," tegasnya. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mempertanyakan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal notice calon menteri pada proses seleksi pemerintahan baru Joko Widodo - Jusuf Kalla. (Pur)