Jakarta - Presiden Joko Widodo hari ini telah resmi meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebanyak 150 warga menerima pembagian KIS di Kantor Pos Pusat, Pasar Baru, Jakarta Pusat, dan sebagian lain juga sudah dikirim ke lima kabupaten di daerah. Namun, dengan adanya peluncuran KIS, dinilai masih memiliki potensi kelemahan dalam hal implementasi di lapangan. Salah satunya dikatakan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati. Ia mencatat ada beberapa kelemahan dalam penggunaan kartu tersebut. Pertama, program KIS sudah berbenturan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) dari pemerintah. Jika sasarannya tidak tepat, maka bisa jadi akan menimbulkan kecemburuan sosial, karena program BPJS juga berfungsi secara nasional. Terlebih kata Okky, penggunaan KIS tidak mengenal batas atau bisa digunakan kapan saja dan dimana saja. Sementara BPJS hanya bisa digunakan dalam keadaan darurat atau hanya bisa digunakan seseorang apabila mau dilakukan tindakan medis seperti operasi atau opname. "Penerapan KIS berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Jika KIS dilakukan tanpa batas, bagaimana dengan sistem kuota yang berlaku di BPJS kesehatan? Bagaimana pula dengan pembayaran dokter?" ujar Okky, di Jakarta Senin (3/11/2014). Kondisi ini dinilai oleh Okky akan merepotkan petugas untuk merealisasikan program-progam dari pemerintahan Jokowi. Terlebih, penggunaan BPJS sendiri sampai saat ini masih belum berjalan sempurna. Artinya, masih banyak yang harus dibenahi. Kemudian yang kedua, Okky juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengeluarkan anggaran untuk program tersebut. Pasalnya, sesuai dengan aturan pemerintah KIS pada KIS pada dasarnya sama saja dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun, BPJS PBI yang bersumber pada APBN saat ini baru menampung sebanyak 86,4 juta jiwa saja. Latas lanjut Okky, bagaimana pemerintah Jokowi bisa mengkalkulasikan anggaran yang cukup besar itu, apabila program KIS dengan BPJS disamakan. "Persoalan kedua, jika KIS sama dengan BPJS BPI, otomatis jumlah orang yang dijaring kian banyak. Pertanyaannya, dari mana anggaran program itu?" terangnya. Secara pribadi sebenarnya Okky mengaku mengapresiasi dengan adanya rencana Jokowi meluncurkan KIS secara nasional. Namun terkesan buru-buru hanya untuk menjaga pengamanan sosial atas kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Disisi lain, program tersebut menurut Okky bisa meningkatkan produktivitas masyarakat terutama dalam kesehatan. Dengan melihat adanya kelemahan di atas, dia menyarankan agar program ini disosialisasikan ke pusat pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta masyarakat terlebih dahulu, tanpa harus terburu-buru. Hal itu diperlukan untuk menghindari adanya dualisme sistem pelayanan kesehatan untuk masyarat Indonesia. Solusinya kata Okky pemerintah bisa saja ‎mengubah nomenklatur dari BPJS menjadi KIS. Selain meminimalisir anggaran cara tersebut juga dianggap rasional, dan tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Sasaran KIS Meski dinilai masih memiliki banyak kelemahan, program KIS dinilai akan tetap bisa dijalankan sesuai tujuan awal tanpa harus berbenturan dengan program kesehatan sebelumnya seperti BPJS sebagaimana yang di khawatirkan oleh banyak pihak. ‎Humas BPJS Irfan Humaidi mengatakan, sasaran KIS ini berbeda dengan BPJS. Menurutnya KIS hanya akan diprioritaskan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama yang belum memiliki kartu BPJS. Mereka yang masuk dalam kategori PMKS yakni, anak-anak yang berada dalam panti asuhan,  orang lanjut usia, orang cacat, mantan pecandu, atau mantan PSK. Kesemuanya ini akan lebih diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan KIS, sehingga sasarannya tepat. Irfan menjelaskan, secara konsep sejak awal KIS memang masih berada di bawah program BPJS. Pemerintah tidak mungkin menghilangkan BPJS karena BPJS telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan. "Yang menyiapkan kartunya kita. Sistemnya sama saja dengan BPJS," ujarnya. Untuk itu, kata Irfan, meskipun sudah ada KIS BPJS masih tetap bisa digunakan. KIS sendiri merupakan salah satu program yang dijanjikan oleh Jokowi saat masa kampanye Pilpres. Tujuannya  untuk membantu pengobatan warga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Selain KIS, pemerintah Jokowi juga berencana juga berencana membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sama halnya dengan KIS, adanya KIP juga dinilai akan mengalami banyak kelemahan dalam hal implementasinya di lapangan, karena pemerintah sebelumnya juga sudah memberikan pendidikan geratis sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). (Abn)