Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan tidak akan melibatkan kalangan partai politik untuk mengisi pos Jaksa Agung. Yang pasti Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mengombinasikan unsur eksternal dan internal untuk memimpin Kejagung. Namun demikian, presiden belum memutuskan siapa yang akan dipilih sebagai Jaksa Agung. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden masih menghimpun informasi dari masyarakat, terutama dari para penggiat hukum. "Tampaknya Jokowi nanti berusaha mengombinasikan kalangan internal dan eksternal antara Jaksa Agung dan wakil. Jadi, kombinasi itu akan dilakukan oleh presiden," ujar Andi di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (3/11/2014). Sejak masih menjadi presiden terpilih, Jokowi bersama Tim Transisi sudah menentukan posisi mana yang sebaiknya diduduki oleh politikus partai politik dan mana yang sebaiknya dijabat oleh kalangan non partai. Kalangan eksternal akan diambil dari para profesional hukum yang sudah teruji kredibilitasnya. "Itu keinginan awal dari Pak Jokowi sejak masih jadi presiden terpilih hingga di kantor transisi. Jokowi sudah menentukan posisi apa yang sebaiknya tidak diduduki oleh parpol dan posisi mana yang sebaiknya diduduki parpol," tutur Andi. Menko Polhukam Tedjo Edhie mengaku pekan ini Presiden Jokowi akan mengumumkan nama Jaksa Agung. Namun, Tedjo menolak menyebutkan apakah Jaksa Agung yang dipilih Jokowi merupakan kalangan internal atau eksternal. "Mudah-mudahan karena tanggal 7 kan berangkat ke China. Kita harap demikian, tapi kan nggak bisa memaksa presiden kan ada pertimbangan yang lain," kata Tedjo. (Has)