Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan personalia Kabinet Kerja Jokowi-JK pada Minggu (26/10) lalu, yang kemudian diikuti dengan pelantikan senin (27/10). Namun, susunan menteri kabinet Jokowi tersebut menuai kritikan dari kalangan pemuda dan mahasiswa dari wilayah timur Indonesia. Pasalnya, dari 34 anggota kabinet yang diangkat, 29 diantaranya  berasal dari kawasan barat Indonesia Jawa dan Sumatera dengan rincian 24 dari Jawa. Sedangkan hanya lima orang menteri dari kawasan timur Indonesia, yaitu Amran Sulaeman, Saleh Husin, Yohana S Yembise, Rahmat Gobel dan AA Puspayoga. “Padahal, kekayaan dari Kalimantan dikeruk senilai ratusan triliun per tahun, tetapi tidak satu pun putera-puteri Kalimantan dianggap pantas berada di kabinet, 35 tahun Maluku tidak pernah diakomodir dalam kabinet, dan sekitar 70 tahun anak dari Sulawesi Tenggara duduk di kabinet,” ungkap Mantan Wakil Ketua DPD RI asal Sulawesi Tenggara, Laode Ida, dalam dialog di Restauran Pulau Dua Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014), yang dihadiri para tokoh asal kawasan timur Indonesia. “Kekayaan dari tanah Papua dikeruk untuk  pembiayaan negara ini, tetapi tidak menjadi pertimbangan agar anak Papua memiliki akses yang memadai dalam pengelolaan pemerintahan pusat, termasuk pengatur dan mengontrol kontribusi besar tanah Papua,” tambahnya. Bahkan, lanjut Laode, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu, kawasan timur memenangkan 70 persen suara untuk Jokowi-JK, sehingga sangat wajar kalau Presiden Jokowi memberikan apresiasi yang layak bagi kader-kader dari kawasan timur untuk bersama-sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, tegas Laode, seharusnya penyusunan kabinet dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, nilai dasar kebangsaan persatuan Indonesia/sila ketiga harus menjadi rujukan dalam menyusun kabinet. “Jadi, mengabaikan nilai ini tidak bedanya dengan mengabaikan nilai dasar kebangsaan,” tandasnya. Semestinya, jelas Laode, representasi pluriformitas kewilayahan (kawasan) harus tercermin dalam komposisi kabinet. Sebab, representasi politik berdasarkan pluriformitas kewilayahan harusnya dilakukan karena jabatan menteri itu jabatan politik dan merupakan politica appointee, bukan jabatan profesional. “Kami menilai Presiden Jokowi mengabaikam prinsip dan nilai dasar kebangsaan. Presiden tidak bijak dan arif dalam menggunakan hak perogatif, sehingga tidak memperlihatkan sikap sebagai negarawan. Untuk itu, kami kecewa dan tidak percaya Presiden akan mampu menjaga mempertahankan prinsip dasar kebangsaa,” tegas Laode. Kedua, lanjut dia, ketika politik kewilayahan ini tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap kebijakan, maka hampir pasti pengambilan kebijakan akan menutup mata terhadap kesenjangan kawasan, meskipun kesenjangan itu sangat nyata. “Untuk itu, jangan pernah terkejut kalau kawasan timur akan selalu tertinggal karena memang selalu ditinggalkan,” paparnya. Ia pun mempertanyakan, figur di Pemerintahan dan parlemen nyaris tanpa orang Papua. “Kurang nasionalis apa Nusa Tenggara Timur yang melahirkan Ketua DPR RI Setya Novanto? Kurang nasionalis apa Maluku yang 35 tahun tak pernah jadi menteri? Kurang nasionalis apa Sulawesi Tenggara yang 70 tahun tanpa menteri? Kami harus koreksi, pemilik hak progratif tidak sensitif dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap nilai kebangsaan dan gotong royong,” tuturnya. Ketiga, sambung Laode, Presiden Jokowi belum menunjukkan kemampuan dalam mengelola kemenangan, sehingga bibit persaingan dalam Pilpres terus berlanjut. “Ketidakmahiran mengelola kemenangan ini melahirkan semangat golongan, sehingga eksekutif dikuasai satu golongan dan satu kawasan, sementara parlemen dikuasai golongan lain dalam hal ini koalisi merah putih,” ungkap dia. “Sikap mau menang sendiri dan melupakan kebersamaan dalam mengelola negara merupakan pengingkaran terhadap semangat gotong royong yang merupakan intisari kehidupan berbangsa dab bernegara. Sebab, fakta saat ini ada kelompok dominan yang bergotong royong sendirian, sementara kelompok lain spesialis menjadi penonton gotong royong,” bebernya pula. Pertemuan dialog tersebut dihadiri oleh perwakilan kawasan wilayah timur, seperti Engelna Pattiasina, Kris Siner Keytimu, La Ode Ida, Imanuel G. Toebe, Yasin Tawarih, Yopi Lasut, Karel Phik Erari, Petrud Saleatinus, Paskalis Pieter, Natalis Pigai, Margarito Kamis, Theopilus Luis, Munir Mastail, Mahasale Sangadji,Badri Tubaka, Aly Husein, Vicky Dethan, Derek Bakarbessy, Fetdinand Lasatira, Edward Aipassa, Demianus Mariam, Jan Tata, Roy Simbiak, Hengky Ap, Damian Langoday, Ridi Tahija, Benny Nawa, Simply, Max Kawalata, Febian Talakua, Rahman Latukonsina, Fedly Rumakefing, Rudy Rahabeat, Waren Ap, Jack Andy Zakarias, Wiliam Nafa, Fredy Selano, Saleh Kabakoran dan ratusan mahasiswa asal kawasan timur. (Asma)