Jakarta - Dari riset kualitatif yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, ternyata ada tiga isu yang akan menjadi ujian pertama kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Baik maupun buruknya Kabinet Kerja akan ditentukan oleh keberhasilan mereka merespon ketiga isu tersebut,” ungkap Peneliti LSI, Rully Akbar memaparkan hasil survei LSI dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (30/10/2014). Isu pertama, jelasnya, adalah dilema kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di mana rasionalitas ekonomi mendorong agar BBM harus dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi. Namun, “Jika pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM, maka dukungannya terutama dari kalangan wong cilik akan merosot drastis," ungkap Rully. Isu kedua, lanjut dia, adalah keberhasilan pemerintah Jokowi dalam mengembalikan pilkada langsung yang sebelumnya pemerintahan SBY telah mengeluarkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 untuk membatalkan UU No. 22 Tahun 2014 dalam mengatur pilkada oleh DPRD. "Tugas kabinet Jokowi, terutama Mendagri yang baru bisa memastikan Perppu ini dapat diterima oleh DPR karena Pilkada Langsung merupakan kehendak mayoritas publik," paparnya. Isu ketiga, sambungnya, adalah kemampuan kabinet dalam memenuhi janji kampanye 100 hari Jokowi dan janji 9 kebijakan yang tertuang dalam kontrak politik Jokowi-JK dengan rakyat. "Sebanyak 74,60% publik meminta Jokowi merealisasi semua janji politiknya selama masa kampanye, terutama janji tertulis yang diiklankan terkait 3 Perpres dalam 100 hari pemerintahan dan 9 kontrak politik Jokowi-JK dengan rakyat," tandas Rully membeberkan hasil survei LSI. Ia menambahkan, publik juga berharap Jokowi segera melakukan reshuffle kabinetnya andai dalam 6 bulan para menterinya tidak bisa menyuguhkan presentase yang menyakinkan alias kinerjanya buruk. Hasil survei LSI menyebutkan, hanya 4,46 % publik yang menyatakan langsung puas dengan kabinet Jokowi. Mereka yang puas ternyata lebih sedikit dibanding dengan yang merasa tidak puas dengan presentase sebesar 16,83 %. "Meski begitu, mayoritas publik sebesar 74,75% menyatakan masih menunggu dan melihat kerja kongkrit kabinet Jokowi-JK di 3 sampai 6 bulan pertama," terangnya. Tak hanya publik, para pemilih yang partainya tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pun menyatakan akan menunggu kerja kongkrit Kabinet Jokowi sebelum menilai baik dan buruknya prestasi kabinet. "Misalnya PDIP pada pemilu 2014 sebesar 79,64% menyatakan akan menunggu kinerja kabinet dalam 3-6 bulan ke depan. Dan hanya 4,19% yang menyatakan langsung puas dengan kabinet setelah diumunkan oleh Jokowi," jelasnya. Survei tersebut digelar pada 27-28 Oktober 2014 dengan memakai sistem Qickpool Smartphone terhadap 1.200 responden di 33 provinsi se-Indonesia. Metode survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif, berupa FGD di tujuh ibukota provinsi terbesar penduduknya, In Depth Interview dan analisis media nasional. Rully mengingatkan, tiga isu penentu yang akan berpengaruh pada Kabinet Jokowi-JK dalam 3-6 bulan ke depan tersebut, terutama dukungan rakyat terhadap Presiden Jokowi akan merosot apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsisi dalam waktu dekat. Hasil survei LSI menyebutkan, jika BBM subsidi dinaikkan, maka yang paling dipersalahkan adalah Presiden Jokowi oleh sebanyak 51,20 persen responden, kemudian 32,40 persen responden menyalahkan DPR, 8 persen responden menyalahkan instansi lain, dan tidak menjawab 8,40 persen. Sebagai Presiden, lanjutnya, Jokowi akan menjadi sasaran kekecewaan rakyat, terutama rakyat kelas ekonomi menengah ke bawah. Dukungan terhadap Jokowi akan merosot tajam karena pada saat Pemilu Presiden 2014 yang lalu, masyarakat "wong cilik" merupakan basis utama pendukung Jokowi. Menurut Rully, Jokowi harus mempunyai opsi B untuk mengantisipasi kekecewaan masyarakat. Selain itu, Jokowi harus membuat suatu kebijakan yang populer agar masyarakat tidak merasa terbebani akibat kenaikan BBM. "Kebijakan populis lain harus segera diimplementasikan, misalnya saja Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Jadi, masyarakat tahu subsidinya ke mana," tuturnya. Rencananya, Pemerintah bakal menaikkan harga BBM sebelum 1 Januari 2015. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji program perlindungan sosial yang tepat sasaran sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. (Ars)