Jakarta – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI Laode Ida mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap untuk merespon adanya DPR tandingan yang dipimpin oleh Pramono Anum (PDIP). Karena “perang” antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung Jokowi-JK melawan Koalisi Merah Putih (KMP) pro Prabowo-Hatta ini menunjukkan tidak efektifnya kerja parlemen di awal pemerintahan Jokowi-JK. “Memang dipahami kisruh di DPR ini akibat dari pemimilihan pimpinan DPR yang terbelah di mana KMP yang kalah dalam Pilpres mengambil semua unsur pimpinan DPR dan juga MPR, serta tidak memberi ruang pun pada KIH,” ungkap Laode kepada Obsession News, Kamis (30/10/2014). “Pilpres telah ciptakan keterbelahan di tingkat elite. Padahal sebenarnya sudah tenang di tingkat rakyat. Jika kondisi di DPR terus bergolak, sudah bisa dipastikan akan ganggu pemerintahan Jokowi-JK,” tambahnya. Menurut Laode, akan lebih parah jika ada kemudian berbuntut pertama akan dibentuk juga pemerintahan tandingan dengan akan adanya presiden tandingan. “Kan aneh jadinya,” paparnya. Kedua, lanjut dia, kalau rakyat kecewa, maka bukan mustahil akan memunculkan gerakan separatis, dan tidak akan mengakui baik Presiden maupun DPR. “Apalagi memang ada kekecewaan sebagian besar daerah di luar yang diabaikan dalam rekrutmen kabinet. Ini artinya para elite penyelenggara negara yang membuat berantakannya pemerintahan di negeri ini,” tambahnya. Oleh karena itu, menurut Laode, Jokowi-JK harus pro-aktif, seraya memastikan bahwa pihak mana pun harus berjalan dalam koridor hukum. “Karena bisa fatal kalau pihak pimpinan DPR masing-masing klaim diri sebagai absah untuk undang mitra kerjanya,” tegasnya. Bahkan, tandas dia, apalagi kalau ada presiden tandingan, bisa fatal DPR masing-masing klaim diri sebagai absah untuk mengundang pemerintah yang menjadi mitra kerjanya. “Apalagi kalau ada presiden tandingan, bisa fatal dan aneh jadinya dalam mengelola negara ini. Maka, sekali lagi, jadilah penyelenggra negara yang bijak,” bebernya pula. (Asma)