Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai unit bisnis pemerintah yang terbesar  hingga kini masih disandera oleh tiga masalah berat saat ini. Masalah tersebut diantaranya  adanya missed management dan kelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta korupsi dan kelalaian CEO di BUMN yang sengaja atau tidak sengaja yang meyebabkan kerugian BUMN. “Ketiga masalah inilah yang meyebabkan daya saing BUMN selalu kalah oleh perusahaan Swasta sekalipun diberikan privelege oleh pemerintah,” ungkap Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada  Obsession News, Selasa (28/10/2014). “Dengan terpilihnya Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN diharapkan tiga masalah yang dihadapi BUMN bisa dapat dihilangkan sehingga BUMN bisa menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya. Arief menegaskan, FSP BUMN Bersatu juga berharap menteri BUMN yang baru bisa melepaskan BUMN dai politisasi oleh parpol  yang berkuasa dipemerintahan  dan tidak menjadikan BUMN sebagai bancaan  oleh elit politik. “Menteri BUMN juga diharapakan untuk bisa menghilangkan union busting /anti serikat pekerja yang sering dilakukan oleh sejumlah direksi BUMN karena Serikat pekerja di BUMN justru bisa dijadikan alat kontrol dan pengawasan terhadap upaya tindakan korupsi oleh sejumlah direksi BUMN,” tandasnya. Sebab, jelas Arief, selama ini banyak pengurus serikat pekerja di BUMN yang dipecat ketika hendak mengungkap kasus korupsi di BUMN tempat mereka bekerja dan diminta Menteri BUMN harus melindungi keberadaan serikat. “Pekerja di BUMN Dan FSP BUMN Bersatu siap untuk bekerja sama dengan menteri BUMN untuk bersama sama memajukan BUMN tanpa politisasi BUMN dan Korupsi!” serunya. “Kemampuan Rini Soemarno dinilai juga cukup mumpuni untuk memimpin Kementrian BUMN  karena pengalaman beliau yang banyak berkecimpung di perusahaan perusahaan besar,” paparnya. (Ars)