Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, pihaknya memastikan tidak ada menteri di dalam kabinet kerja Joko Widodo - Jusuf Kalla yang diberi tanda merah ataupun kuning. Ini menandakan, kabinet Jokowi masih relatif baik tidak ada kaitan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK. "Tidak ada, ini berdasarkan konfirmasi saya kepada pimpinan," ujar Johan saat dihubungi, Senin (27/10/2014). Namun demikian kata Johan, ‎KPK tidak pernah menjamin pemerintahan Jokowi-JK akan bersih dari sekandal kasus korupsi. Menurutnya, seseorang yang sudah dihadapkan dengan kekuasaan, bisa saja berubah pola pikirnya, terlebih jika diminta untuk mengelola keuangan negara dalam jumlah yang besar. "Bukan begitu, KPK tidak pernah menjamin pemerintahan akan berjalan bersih, hanya sementara ini tidak ada catatan berarti," katanya. Sebelumnya ada beberapa nama menteri yang seperti Menteri Hukum dan HAM, Yosanna H. Loaly yang diduga terlibat dalam kasus kecurangan Pemilu di Nias. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diduga terlibat dalam kasus cek Pelawat pemilihan Debuti Gubernur Bank Indonesia yang menjerat Miranda Goeltom. Serta, Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Rini bahkan pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terkait dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia. Meski orang-orang tersebut diduga terlibat dalam kasus korupsi dan pernah diperiksa oleh KPK, Johan mengatakan, KPK tidak memiliki kewenangan untuk memilih seorang, karena itu menjadi hak prerogratif presiden. Selain itu, kata Johan, orang yang pernah diperiksa KPK belum tentu korupsi. "Tergantung sejauh mana orang itu terlibat. Kalau sekadar pernah diperiksa sebagai saksi, ya layak-layak saja," terangnya. Kendati demikian, tetap saja ada beberapa pihak yang menilai kabinet kerja Jokowi-JK tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya pakar hukum tata negara Rafly Harun. Ia mengatakan, Kabinet Jokowi biasa saja, lantaran harapan masyarakat yang begitu besar dalam menyambut Jokowi sebagai pemimpin baru tidak terjawab seutuhnya. "Ekspejtasi besar tersebut ternyata tidak bertemu dengan fakta yang membesarkan hati. Tidak ada wow faktor dari kabinet yang diumumkan tersebut," katanya. Pertama, menurut Rafly, Jokowi masih mau menempatkan orang-orang yang diduga punya kaitan dengan kasus korupsi. Bahkan Jokowi masih menempatkan orang-orang yang usang seperti Rini Soemarno orang dekat Megawati, dan Ryamirazd sebagai menteri. Kemudian Jokowi dinilai belum mampu menahan tekanan arus politik dari luar. ‎"Saya mengatakan, pertama, Masih ada kuatnya akomodasi politik. Kedua, tidak semua menteri itu di tempatkan pada tempat yang benar. Jadi prinsip the right person in the right place itu tidak diterapkan secara konsisten. Ketiga, masih ada menteri masa lalu. Jadi orang yang sebenarnya sudah out of date dipake lagi. Kaya Ryamizard. Keempat,  ada menteri yang menurut saya belum tentu cakap di bidangnya," terangnya. (Abn)