Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun mengatakan tidak ada tarik ulur dalam penyusunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wapres RI, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) untuk menjalankan pemerintahannya. "Saya melihat tidak ada tarik ulur Pemilihan (kabinet), dalam hal ini Joko membentuk kabinet dalam beberapa perubahan dan penggabungan," ujar Misbakhun dalam diskusi 'Menagih Janji Semangat Trisakti Dalam Kabinet Jokowi - JK' di salah satu Cafe dibilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2014). Menurutnya, pengakatan seorang Menteri merupakan hak dari presiden, begitu menjadi hak prerogatif presiden maka itu tidak ada yang bisa mengganggu. "Karena ada perubahan dan penggabungan, maka Joko kirim surat dan diberitahukan ke DPR dan tidak ada kewajiban karena itu hak presiden, tapi keinginan baik Joko maka itu akan dijawab oleh DPR," ungkap Misbakhun. Namun, lanjut Misbakhun, jawaban ini bukan alasan presiden untuk menahan dan bukan tarik ulur, tetapi karena DPR ingin jawaban komprehensif dengan baik. Maka, DPR hati - hati dalam jawaban teknis dan administrasi. "Maka DPR akan memberikan tanggapan, dan DPR menyadari bahwa pengangkatan menteri hak prerogatif presiden," pungkasnya. (Pur)