Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah berada dalam harapan besar masyarakat indonesia. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Jokowi-JK untuk membentuk kabinet yang bersih. Jokori benar-benar selektif memilih orang-orang yang akan menempati kabinetnya. Ia tidak boleh melibatkan orang-orang yang mempunyai latar belakang negatif. "Konsekuensi kepemimpinan yang perlu diambil sebagai pilihan akhlak politik ialah dengan ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih kabinetnya," ujar Busyro, saat dikonfirmasi, Jumat (24/10/2014). Busyro mengakui Jokowi sudah menunjukan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih. Hal itu diwujudkan dengan melibatkan institusi KPK dalam PPATK dalam penentuan calon-calon menteri. Busyro melanjutkan beberapa faktor penting yang harus menjadi pertimbangan presiden dalam memilih calon pembantunya. Selain harus memiliki kompetensi dan intelektualitas, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan rekam jejak calon menteri. "Selain kompetensi, intelektualitas, juga penting dikedepankan rekam jejaknya apakah bersih, independen dan egalitarianitasnya yang teruji " ucap Busyro. (Has)