Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menenggarai ada beberapa kementrian dan lembaga di bawah eksekutif (Pemerintahan Jokowi-JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia. Mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi, mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan. Kementrian yang rentan disusupi oleh mafia termasuk menteri antara lain Kementrian Hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemenhut, Kemenko bidang Perekonomian, Kementrian Maritim, Kemenko bidang Maritim dan SDA. "Kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya adalag agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas melalui siaran persnya, Kamis (23/10/2014). Firdaus mengatakan kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah pihaknya memperlajari dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi JK ke KPK. "ICW minta Jokowi JK berhati hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia," kata Firdaus. Dia melanjutkan jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi. (Has)