Jakarta - Nampaknya, model baru yang diterapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyeleksi calon menteri dengan meminta masukan/rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapat acungan jempol dari kalangan politisi yang ingin terselenggara pemerintahan yang bersih dari korupsi. Setidaknya, Anggota DPR RI Ruhut Sitompul (Partai Demokrat), Martin Hutabarat (Partai Gerindra), dan Patrice Rio Capella (Partai NasDem), mengacungkan jempol kepada Presiden baru Jokowi yang dinilai telah proposional melibatkan KPK dan PPATK dalam penyusunan kabinetnya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Apalagi menurut mereka, yang dibutuhkan kini bukan saja membawa KPK dalam proses penindakan tetapi bagaimana proses untuk melakukan pencegahan. “Nah, ini yang ada sekarang ini lebih menonjol penindakan, tidak ada proses pencegahan yang ada,” ungkap Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dalam forum media breafing yang digelar di Jakarta, Kamis (23/10/2014). Oleh karena itu, tegas dia, sekarang tugas KPK dalam proses pencegahan dilibatkan oleh Presiden Jokowi dalam menyeleksi calon menteri kabinetnya. “Presiden Jokowi Dalam pembentukan menteri Presiden Jokowi sodorkan nama-nama ke KPK, dan kalau bisa nama-nama sebelum jadi Dirjen juga harus diperiksa (diseleksi KPK). Kemudian Dirut-dirut harus diperiksa kalau betul-betul mau fair. Juga kalau mau jadi calon DPR harus dicek. Kalau tidak lolos nggak jadi dilantik,” tegasnya. Menurutnya, hal ini penting karena bahwa untuk melihat rekam jejak calon pejabat itu tidak hanya parsial, melainkan harus menyeluruh baik itu pejabat publik yang berkedudukan strategis kemudian punya tugas yang sama terhadap pemberantasan korupsi. Dicontohkan, KPK di Cina lebih fokus kepada penyelenggara atau penegak hukum lebih fokus ke polisinya, lebih fokus ke Kejaksaanya sehingga aparat penegak bersih hukumnya, dan kemudian masuk ke pejabat-pejabat lainnya. “Jadi mulai sekarang ini sebuah contoh yang diberikan oleh Jokowi yang lebih masif Dirjen, DPR, yang mau jadi Caleg harus dicek juga. Kemudian gubernur dan bupati walikota harus dicek pula.  Ada pola pendekatan yang berbeda kalau memang mau menegakan hukum ini. Jadi, figur pejabat ke depan yang saya harapkan harus seperti itu,” tuturnya. Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat juga mendukung pelibatan KPK dalam menyeleksi calon pejabat negara yang diterapkan Presiden Jokowi. “Pemimpin kita sekarang sudah membuat cara baru seluruh calon menterinya dia serahkan dulu kepada KPK, lalu beliau mengatakan  presiden yang menyatakan delapan orang yang dicoret, masyarakat kan mengikuti semua. Ini satu langkah baru  tentu akan diikuti pada pencalonan kepala daerah nanti,” tandas anak buah Prabowo ini. “Ini akan bisa membuka peluang bahwa pencalonan gubernur bupati/walikota akan meminta pendapat kepada KPK. Kalau untuk kabinet saja meminta KPK tentu calon gubernur, calon bupati, calon walikota harus kita dorong supaya meminta pendapat KPK, karena memang tujuan kita dalam pemberatan korupsi itu harus jadi,” tambahnya. Karena itu, lanjut Martin, ke depan KPK sangat memerlukan data yang akurat. “Jangan pemilihan gubernur pada suatu tempat hanya memberikan catatan-catatan dari suara pembaca surat kabar, tidak boleh sehingga yang ditandai merah, kuning, biru atau apa, KPK harus mempunyai data yang akurat. Maka diperlukan kinerja KPK yang lebih baik ke depan,” paparnya. Maka, menurutnya, yang kita harapkan pimpinan KPK adalah orang yang bisa mendukung peranan dari lembaga anti korupsi tersebut. “Kalau tidak salah itu di sana ada empat bidang, pertama pencegahan, kemudian ada penindakan, lalu bidang informasi dan data, baru ada bidang pengawasan internal,” terangnya. Wakil Ketua KPK bidang Informasi dan Data adalah dijabat Buyro Muqoddas. “Kalau tidak salah pak Busyro itu membidangi informasi, jadi memang harus memerlukan data yang akurat bagi KPK ke depan. DPR tentu tidak boleh berbeda dengan semangat pemberatasan korupsi. Dan ini harus dijadikan satu gerakan,” tutur Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi Hukum ini. “Kalau dilihat pak Busyro itu sudah memiliki rekam jejak pengalaman baik sebagai ketua Komisi Yudisial dan kemudian juga sebagai ketua KPK maupun sebagai ketua BPK. Tiga tahun sebagai wakil KPK dan satu tahun menjadi ketua KPK,” tambahnya. Ia pun mengingatkan, seorang pimpinan KPK harus memiliki motivasi yang tinggi dalam memberantas korupsi. “Dia harus betul-betul bersemangat dan harus juga bisa bersinergi dengan pimpinan yang lain. Kan sudah ada empat, kalau sudah bersinergi tentu tidak ada masalah lagi di internal KPK,” tegasnya. Martin menambahakan, salah satu agenda KPK yang belum berjalan bagaimana dia mengkordinasikan polisi, kejaksaan dan penegak hukum yang lain dalam rangka pemberantasan korupsi. “Perlu KPK itu lebih berwibawa agar supaya polisi, kejaksaan dan sebagainya itu patuh kepada KPK,” tandasnya. Sementara itu, Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sepakat apabila anggota DPR maupun calon anggota DPR perlu diperiksa KPK. Anggota Komisi III DPR ini pun meminta bantuan kalangan LSM untuk tetap konsisten mengawal dan mengevaluasi pejabat publik di Senayan. “Sekarang ini Perlu jejak anggota DPR juga diperiksa. Kerja KPK sekarang saya acungi jempol. Gimana sih KPK yang bagus dan yang dicita-citakan,” ujarnya. “Saya pikir kalian belum menjabat seperti kami (anggota DPR), aktivis kampus tidak jauh beda dengan LSM selalu vokal berbicara moral force tetapi kalau dapat kesempatan akan jadi ‘maling’ juga,” duga Ruhut. Ia menoncontohkan sosok seperti Mantan Ketua Umum HMI Anas Urbaningrum terlibat kasus korupsi Hambalang, dan Zulkarmaen Djabar yang dulunya pimpinan mahasiswa IAIN Ciputat ternyata kini ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka korupsi pengadaan Al Qur'an. Namun, Ruhut tetap manggangap bahwa kerja LSM selama ini baik. Untuk mewujudkan anggota DPR dan DPD RI yang teladan maka LSM diminta untuk membongkar rekam jejak seluruh anggota parlemen tersebut. “Kasih rekam jejaknya kepada KPK, karena kalau nggak jujur saja saat kampanye, enak ngomong pas tiba di dalam, iman itu lemah juga, apalagi posisinya di Badan Anggaran DPR,” ungkapnya. (Asma)