Jakarta - Ternyata, pengumuman Kabinet Menteri Jokowi-JK harus ditunda dari jadwal yang dijanjikan Rabu (22/10/2014) pukul 19.00 WIB di Tanjung Priuk. Keputusan ini menambah ketegangan masyarakat yang menunggu komposisi kabinetnya. Meski demikian, Presiden Jokowi tidak salah karena Pasal 16 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan Presiden memiliki 16 hari mengumumkan kabinetnya setelah pelantikan. “Empat belas hari adalah waktu yang cukup bagi Jokowi untuk melakukan koreksi dan mencari nama alternatif penyusunan kabinet daripada menyiapkan terburu-buru,” tegas Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, kepada Obsession News, Kamis (23/10/2014). “Karena kita tahu, diferensiasi Jokowi selama ini adalah dia sendiri memiliki integritas dan bagaimana yang kita tunggu adalah bukan hanya dirinya yang menjadi bersih, tapi membangun pemerintah bersih  dengan nama-nama yang telah direkomendasikan oleh KPK dan PPATK,”| tambahnya. Menurut Donal, pelibatan KPK dan PPATK yang diminta untuk melakukan penelusuran terhadap rekam jejak para calon menteri oleh Presiden Jokowi adalah tidak melanggar etika politik karena kedua lembaga tersebut memiliki otoritas untuk melakukan hal itu. Apalagi, dalam hal ini KPK dan PPATK, bukan mengambil keputusan tetapi memberikan rekomendasi. “Pengambilan keputusan Jokowi itu tidak terdegradasi, hak progratif tetap dimiliki Pak Jokowi,” tandas Aktivis ICW. Menurutnya, rekomendasi KPK hanya menjadi salah satu sumber input sebagai masukan bagi Presiden sebelum mengumumkan nama-nama menteri kabinetnya. “Saya pikir baik kalau kita menambahkan variabel baru yang dinamakan KPK dan PPATK untuk menambah hasil input bagi Jokowi,” paparnya. Ia menilai KPK memberikan data kepada Jokowi adalah penting, memberikan klarifikasi kepada yang bersangkutan plus menentukan nama sebagai pengganti. “Jadi, tidak hanya mengklarifikasi tapi mencari nama, ini domain prerogratif Presiden. Cuma kalau KPK sudah memberi warning sinyal bahaya tersebut maka Jokowi melangkah dengan proses yang berbahaya bagi dirinya. Karena dengan ini akan menghadapi parlemen yang cenderung korup,” ungkap Donald. Menghadapi parlemen yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, lanjut dia, maka kabinet pemerintahan Jokowi harus diisi oleh orang yang berintegritas, tidak menyuap kalau hanya menambah anggaran sehingga membahayakan Jokowi sendiri. Sementara itu, mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida, menilai proses seleksi calon menteri Jokowi-JK meskpiun terkesan berbelit dan rumit namun sangat menarik dan jadi pelajaran berharga bagi para politisi di negeri ini. “Jokowi tampaknya berupaya konsisten terhadap janjinya untk menghadirkan kabinet bersih atau anti korupsi dengan pertama kali meminta KPK dan PPATK untuk memberi catatan khusus terhadap rekam jejak para figur yang diusulkan, dimana secara langsung juga berupaya menggunakan tangan KPK untuk mengamputasi ‘bagian yg berpenyakit’ dari para figur calon menteri itu,” tegasnya. Sehingga, jelas dia, para figur yang diberi catatan tak bisa mengelak dari fakta rekam jejak yang ada pada mereka. “Pelajaran penting dari proses ini, jika akan jadi acuan dalam perjalanan ke depan, maka pertama para politisi yang menghendaki jabatan publik harus hati-hati karena jika cacat niscaya akan sulit diakomodasi jadi pejabat publik,” tuturnya. Laode pun berharap pihak pimpinan partai politik (parpol) koalisi pendukung Jokowi-JK harus benar-benar mengenal secara dalam para kader potensialnya sehingga tak mengajukan kader-kader yang bermasalah untuk menjadi pejabat karena hal ini hanya akan membuat aib nama parpol asalnya. “Soalya pihak KPK, seperti yang terjadi sekarang ini tak akan segan-segan memberi catatan khusus bagi calon pejabat korup, yang sekaligus menghambat proses-proses politik yang seharusnya para menteri itu segera dilantik dan kerja,” terangnya. Ia menambahkan, persoalannya adalah mengapa pihak penyeleksi berkas para calon pejabat itu tidak bersikap antisipatif sehingga bisa menghindari para figur yang bermasalah seperti sekarang ini. “Barangkali pertanyaan ini yang harus dijelaskan sehingga publik bisa menghindari para figur (calon menteri) yang bermasalah seperti sekarang ini,” tandas Laode. “Barangkali pertanyaan ini harus dijelaskan sehingga publik bangsa ini tahu apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses penentuan pembantu Presiden,” tutupnya. (Asma)