Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak memilih menteri yang bermasalah. Daftar menteri yang sudah diberi tanda baik itu merah ataupun kuningan tetap diminta tidak dilibatkan dalam kabinet. "Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa posisi KPK sudah memberikan rekomendasi, ada merah, ada kuning. Antara merah dan kuning itu sama, nggak boleh ada jadi menteri," ujar Abraham di kantornya, Jakarta, Rabu (22/10/2014). Samad mengatakan jika Jokowi tetap memilih nama-nama tersebut, maka kabinet akan menuai kritikan. Publik juga akan menilai kabinet tersebut sebagai kabinet yang tidak bersih. "Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih. Sederhana saja," ucap Samad. Samad sudah menjelaskan perihal label warna merah dan kuning yang disematkan KPK pada nama-nama calon menteri saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Rabu tadi. Dia menyebutkan, warna tersebut digunakan pimpinan KPK untuk menandai nama-nama yang berisiko terkait kasus dugaan korupsi. "Ya, kan cuma ditanya, apa bedanya kuning dan merah. Itu saja," katanya. Meski demikian, Samad tetap menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menentukan kabinetnya. "Kami memberikan rekomendasi agar republik ini dipimpin oleh orang yang bersih dan berintegritas," tutur mantan aktifis hukum tersebut. (Has)