Jakarta - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) AP Batubara mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyerahkan nama-nama calon menterinya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Bahkan, Sesepuh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu menilai langkah Jokowi tersebut sudah tepat. "Apa yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Kalau KPK mengembalikan nama calon menterinya, karena dinilai berpeluang terindikasi korupsi, Jokowi harus mencari nama lain yang bebas korupsi," tegas AP, sapaan akrab AP Batubara, Selasa (21/10/2014). Menurut AP, calon anggota Kabinet Jokowi tidak harus seorang tokoh yang terkenal, tetapi  yang diperlukan untuk menjadi menteri adalah orang bersih dan bekerja secara profesional. "Kalau ada nama yang ditolak KPK terindikasi terlibat korupsi, kami masih banyak memiliki orang bersih yang layak jadi menteri," tandas Penasihat politik Megawati Soekarnoputri ini. AP meyakini, sosok yang nantinya diajak masuk kabinet bebas dari kasus korupsi. Selain itu, orang yang akan dijadikannya sebagai menteri, adalah orang pintar, tak mungkin salah pilih menteri. “Jokowi pasti tahu orang yang akan dijadikannya sebagai menteri. Dia orang pintar, tak mungkin salah pilih menteri,” tandas Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945. Menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik Presiden Jokowi yang melibatkan KPK dalam proses seleksi menteri, AP mengatakan, partai politik lain tidak berhak menghalangi langkah Jokowi dalam menentukan kabinetnya. “Apa urusannya Fadli Zon? Memangnya Fadli Zon itu siapa. Dia tak punya hak mencampuri kebijakan Jokowi. Jadi, omongannya tak usah didengarkan,” tegas Sesepuh Dperpu PDIP. Terkait calon menteri yang pernah menjadi ‘pasien’ (pernah diperiksa) KPK, menurut AP, sebaiknya dicoret saja. “Jangankan jadi pasien KPK, namanya termasuk dalam catatan-catatan saja, gak akan (jadi menteri), Jokowi kan orangnya bersih. Jokowi konsisten konsekuen, menterinya harus bersih karena Jokowi bersih,” tutur AP. “Jokowi tidak akan kecewakan rakyatlah. Dia akan berbuat yang terbaik yang akan dilakukan. Kita tidak butuhkan popularitas menteri. Kita butuh orang yang bersih dan berkualitas. Kalau pasien KPK itu ya biar urusan KPK. Ya masih banyak orang yang bersihlah. Yang jadi pasien KPK itu sudah tidak bersih,” tambahnya. Apa Jokowi tahu kalau ada calon menterinya yang tidak bersih? “Jokowi sudah tahu, Jokowi orangnya pintar, tidak bisa dikibuli. Dia akan cari orang yang bersih,” papar tokoh senior PDIP. AP juga setuju dengan digelarnya pesta rakyat setelah pelantikan Jokowi menjadi Presiden RI. Menurutnya, Jokowi presiden rakyat, sehingga wajar mengudang ribuan rakyat masuk Istana untuk pesta rakyat. Kalaupun taman dan kolam di Istana dinjak-injak oleh masyarakat yang ikut memeriahkan pelantikan Jokowi jadi presiden, itu tidak masalah. “Itu gak apa-apa, (taman dan kolam) itu masih bisa diperbaiki lagi. Ya rakyat kan ingin merasakan bagaimana rasanya di Istana. Itulah hebatnya Jokowi!” seru Sesepuh Deperpu PDIP. Kabarnya Megawati akan dimasukkan menjadi anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden)? “Ya turun pangkat dong. Tanpa dimasukkan jadi Wantimpres pun Mega selalu ada konsultasi dengan Jokowi. Nanti Presidennya datang sendiri kalau perlu nasihat, masak semua orang harus tahu. Mega kan masih pimpinan Partai (PDIP). Jokowi meski sebagai presiden, masih anggota Partai. Dia dipercaya Partai untuk dipilih rakyat dan sekarang jadi Presiden RI, bukan presiden PDIP,” tegas AP. Apakah Jokowi bisa mencegah mafia dan ‘sengkuni’ masuk Istana seperti era SBY? “Memangnya Jokowi itu SBY. Jokowi itu orang pintar, ebrsih, jujur, otaknya tajam. Jadi, kalau ada orang mau ketemu Jokowi pasti tahu  maunya apa dia. Silakan saja kalau mafia dan sengkuni masuk Istana. Saya tahu benar, pak Jokowi tidak bias digoda dengan uang dan perempuan,” jawabnya. Apakah Jokowi tidak mau menerima gajinya sebagai presiden, seperti sebelumnya Jokowi tidak mau menerima gaji saat menjabat Walikota Solo dan Gubernur DKI? “Itu urusan dia tidak mau terima gaji presiden. Jokowi sudah cukup kaya dengan usaha mebelnya,” jawab AP pula. Ia pun setuju dalam arak-arakan pesta rakyat kemarin itu pengamanan Paspampres begitu longgar dan masyarakat bisa mendekati Presiden Jokowi. “Jokowi sadar kalau dicintai rakyat sehingga merasa aman (berdekatan dengan rakyat). Jokowi inilah yang lahirkan revolusi sosial,” tegas AP. Apakah Jokowi tetap akan meneruskan kebijakan SBY yang pro pasar bebas? “SBY pasar bebas, Jokowi itu penganut Trisakti Bung Karno. Yakni, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. Jokowi senang kerja, bukan hanya teori,” jawab AP. Lebih lanjut, AP menyatakan tidka setuju apabila pemerintah Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). “Kalau harga BBM dinaikkan, itu akan jadi beban rakyat. Saya gak setuju BBM naik, karena harga-harga bisa ikut naik. Harga nasi pecel akan ikut naik, bahkan tarif tempat kencing (WC umum) saja bisa ikut naik. Jadi, biarkan saja ada subsidi BBM kepada rakyat,” tegasnya. Apakah Presiden jokowi akan memberlakukan BLT (Bantuan Tunai Langsung) seperti pemerintahan SBY? “BLT itu ngawur. Jangan pakai BLT, nanti bisa dikorupsi, uangnya mampir di kantong pimpinan di desa-desa. Orang miskin banyak yang gak dapat BLT,” tuturnya pula. (Ars)