Jakarta - Jokowi Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019. Kini, masyarakat menunggu komposisi kabinet Jokowi-JK. Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan karakter seorang pemimpin bisa kita nilai dari dua pendekatan manajemen, yaitu pendekatan bottom up dan top down. “Yang pertama secara bottom up, katakanlah sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah produk yang harus dilakukan dalam pendekatan bottom up sama dengan seorang pemimpin mereka harus melakukan riset pasar. Survei pasar ini secara politik dia mau mendengar dan mau tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya,” tutur Yunarto dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (21/10/2014). Menurut Yunarto, blusukan menjawab pendekatan bottom up yang selama ini hilang, rata-rata pemimpin kita itu langsung menuju pendekatan top down. “Mereka langsung merasa lebih pintar daripada masyarakatnya, merasa lebih tahu apa kebutuhan masyarakatnya, mereka langsung bicara kebijakan,” ungkapnya dalam diskusi yang digelar Charta Politika Indonesia (CPI) bersama Indonesia corruption Watch (ICW) ini. Berbeda dengan gaya pemimpin sebelumnya, lanjut dia, Jokowi melakukan riset pasar, Presiden ke-7 RI ini melakukan proses mendengar keluhan masyarakat secara bottom up, yakni yang disebut dengan blusukan. “Hal ini tidak didapatkan pada pemimpin lain dan itu sudah terbukti. Pendekatan bottom up blusukan di Solo, di Jakarta, dalam proses kampanye itu tidak bisa dilawan oleh politisi siapa pun, minimal dalam konteks pertarungan Pilpres kemarin,” tuturnya. Yang menjadi persoalan dan pertanyaan, tandas Yunarto, apakah berhenti pada pemimpin yang mau mendengar, karena pemimpin ketika sudah terpilih dan pengangkatan, akan melakukan kepemimpinan secara top down. Seharusnya, tegas Yunarto, “Dia sudah punya otoritas dia harus berani, dia harus tegas, dia harus menggunakan independensinya kontrak politik dengan rakyat ketika membuat kebijakan dilakukan prorakyat.” Menurutnya, ritme itu bisa dilakukan di Jakarta mekanisme bottom up dengan Ahok yang mendengarkan masyarakat itu levelnya Jokowi. Ketika Jokowi sudah melaporkan kepada Ahok untuk diteruskan dengan pembuatan kebijakan atau kemudian mengimplementasikan secara keras dan tegas. “Ini ritme yang menarik dalam konteks kepemimpinan , itu yang ditunggu Jokowi sekarang,” papar Yunarto. Menteri Profesional dan Koalisi Tanpa Syarat Yunarto memaparkan, apakah kebijakan-kebijakan top down itu kemudian bisa diiplementasikan hanya karena karakter presiden yang berani, tegas, merakyat  atau seorang presiden memang membutuhkan suportif. Meski Jokowi popular, lanjutnya,  namun tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai superman. “Tapi dia bisa membangun inspiratif untuk menjadi supertif, menjadi teladan sehingga kemudian iplementasi apa visi misi yang bisa dilakukan. Ini kita sebut dengan bagaimana keadilan ini harus menjadi suportif. Indikator utama dalam melihat Jokowi ialah apakah dia sukses, politik idol atau pemimpin yang sesungguhnya ketika dia mengumumkan nama-nama kabinet,” bebernya. Yakni, apakah kerja para calon menteri tersebut bisa tercerminkan profesional dan apakah istilah koalisi tanpa syarat itu akan menjadi konkrit atau hanya sekadar lipstik politik belaka. “Ini yang menurut saya akan membuktikan bagaimana sosok Jokowi di masa awal itu, akan teruji atau tidak,” ungkap Yunarto. Ia pun menaruh perhatian terkait pandangan dan gambaran dari PPATK dan KPK terhadap 43 nama calon menteri yang dimintakan rekomendasi oleh Jokowi kepada kedua lembaga yang bisa menelusuri adanya perbuatan korupsi tersebut. “Saya tidak mau kalah terpaksa saya harus membuat empat indikator juga, yang saya sebut empat C. Ada indikator utama yang sifatnya obyektif persoalan infrastruktur pemilihan kabinet,” tandas Yunarto seperti yang pernah dipaparkan Refly Harun . Indikator yang dimaksud adalah: Pertama, credibility seseorang yang bekerja untuk bangsa, abdi masyarakat, abdi negara harus dimulai dengan integritas dan credibility, mereka sudah lolos kepentingan pribadinya, mereka tidak melihat lagi jika selesai memikirkan rekening mereka gendut atau tidak. Kedua, capasity yang disebut kabinet ahli dalam konteks kinerja yang sesungguhnya. Menteri itu bukan terjemahan dari kualisi, tidak ada korelasinya, bahwa menteri bukan turunan dari pemerintah yang terpilih dalam pemilihan legislatif kalau diparlementer kita tidak aneh anggota parlemen yang kemudian akan menjadi menteri-menteri bahkan  ketua partai. Kabinet yang terbentuk harus kabinet ahli, kabinet yang berdasarkan presidensial, kabinet berisikan kapasitas orang-orang yang mumpuni. Capacity ini adalah dua infastruktur utama yang harus melandasi diluar kabinet Jokowi-JK. Faktor ketiga dan keempat mungkin dinilai subyektif tapi secara realitis memang mungkin harus ada sebagai bentuk kompromi. “C yang ke-3 Condition diakui sendiri oleh pak Jokowi ketika ada 16 atau 15 profesional partai yang dia sebutkan walaupun saya mengkritik juga kualisi tanpa sayarat  tapi di awal sudah ada 16 jatahnya profesional partai yang dia sebutkan,” terangnya. “Dia bilang ini bukan profesional parpol, parpol profesional dijatahin dulu parpolnya baru dicari profesionalnya siapa yang dari parpol gitu ya. Bukan orang profesional kebetulan bermain politik jadi anggota parpol ini jadi berbeda maknanya, tetapi itu realita hanya faktor koalisi yang tidak bisa ditolak sebagai bentuk mungkin trima kasih atau utang budi politik ini kosekuensi multi partai dan berbagai macam kalau dicari grativikasinya. “Faktor terakhir C-4 adalah faktor cemistry, bagaimana seorang menteri harus memiliki visi misi yang sama dengan presidennya. Tidak mungkin mayoritas itu dibangun tanpa cemistry, pertanyaanya apakah cemistrinya pada Bu Mega, pada Surya Paloh, atau cemistry pada Presiden yang akan jadi bos satu-satunya dalam kabinet sistem presidensial. 4C ini tidak bisa dipungkiri harus ada dalam wilayah pembentukan kabinet sebagai sebuah indikator. Tapi bagaimana faktor-faktor objektivitas dia C pertama capacity dan credibility itu harus menjadi infrastruktur, harus menjadi bangunan yang melandasi dua faktor yang lain,” sambung Yunarto. Jokowi Jangan Tersandera Koalisi Menurut Yunarto, dirinya mempersilakan Jokowi memasukkan nama-nama anggota partai koalisi tapi tidak melewati prasyarat credibility dengan capacity. “Jangan sampai faktor koalisi ini yang paling utama, itu artinya Jokowi sudah tersandera secara eksternal oleh pegiat partai politik. Jangan juga faktor cemistry yang menjadi juga faktor utama dalam penentuan kabinet hal ini akan tersandera oleh dirinya sendiri,” tegas dia. “Ajang pemilihan dia suka, mungkin dia sudah berutang budi. Ada dua faktor objektif yang harus melandasi. Saya pikir itu pola pikir yang sederhana maka hal-hal indikator ini bisa dikondisikan. Kita berterimakasih pada KPK dan PPAPK bisa masuk di salah satu indikator ketika bicara mengenai credibility. Bagaimana kemudian itu akan menyaring faktor cemistry Jokowi tiba-tiba suka seseorang tidak lolos secara Credibility. Ketua partai A sudah merekomendasikan nama harus si A yang kemudian menjadi menteri karena dia orang dekat saya teman ngobrol saya, mungkin ATM saya tapi kemudian karena ada dua faktor yang objektif tadi kemudian tidak bisa melewati,” tandasnya. “Kalau kemudian ini bisa dikombinasikan secara cerdas dan cerdik Jokowi dan saya yakin beliau sanggup, saya pikir kita masih bisa berharap. Ada diferensiasi dari kabinet yang akan diumumkan dalam satu dua hari atau sampai seminggu atau dua belas hari ke depan, walaupun ternyata tetap akan ada akomodasi secara politik, akan ada kompromi tetapi ada diferensiasi saya melihat ada harapan minimal sampai kemarin dalam wawancara televisi swasta beliau mengatakan konsisten kalau ada pimpinan partai yang akan menjadi menteri minimal harus non aktif, itu terobosan menurut saya,” kata Yunarto. Ia menilai, mungkin Jokowi tidak memiliki pengetahuan tata negara seperti Refli Harun, bagaimana kaitan struktur presidensial kabinet ahli. “Tapi pernah saya dengar langsung pak jokowi sederhana saja dan itu diungkapkan juga kemarin. Jadi ketua umum partai itu belum tentu bekerja dengan baik apalagi mau jadi menteri. Dia menggunakan logika manajemen yang sangat dederhana,” tuturnya. Pikiran Sesat, Samakan Jokowi dengan SBY Yunarto menilai, pembicaraan mengenai Jokowi ini mulai sesat informasi kalau kita bicara secara presidensial  sepertinya mendorong Jokowi menjadi SBY ke-2. “Apa yang dimaksud dengan SBY ke dua kita terlalu terbius dengan drama politik kekalahan Koalisi Indonesia Hebat jadi bertarung dengan Koalisi Merah Putih seakan-akan kalah lima kosong dan kemudian kita mendorong pak Jokowi membentuk atau menarik satu atau dua tiga partai, mendorong Ibu mega bertemu dengan SBY dan kita memaksa Jokowi menguasai matematik politik di parlemen dan seakan-akan ketika kekuatan diatas 50% masalah bangsa sudah selesai stabilitas politik akan tercapai,” ungkapnya. “Kita lupa ada Presiden yang luar biasa memuja matematika politik dalam konteks koalisi di parlemen membentuk 75,34% kekuatan di parlemen pada tahun 2009 bahkan membakukannya ke dalam sebuah mahkluk kalau saya sebut karena belum saya dapatkan logika tatanegaranya 75,34%,” paparnya. Ia mengatakan, kekuatan kemenangan SBY ketika menjadi presiden ke dua kalinya tetapi dua bulan berikutnya setelah SBY dilantik mengalami perlawanan politik dan kekalahan politik di parlemen melalui kasus Century, mengalami kekalahan politik dalam pengambilan suara kenaikan BBM, hampir kalah hanya menang dua suara ketika hak angket mafia pajak dan kalau tidak ditolong oleh Partai Gerindra pasti akan kalah. “Dan semua seakan-akan mendorong Jokowi sebagai SBY ke-2 menjadi orang akomodatif, kompromistis membagi jata-jatah menteri dan seakan-akan bangsa kita akan semakin lebih baik lebih damai dan UU kita akan berlangsung lebih lancar dalam proses pembuatan, anggaran bisa dengan lancar diakomodasi diantara eksekitif dan legislatif. Padahal, kita tahu di situlah letak kegagalan utama dari pemerintahan SBY-Boediono,” bebernya. “Bukan ketika tidak berhasil menaikan atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi, bukan ketika kemudian tidak menjadi souldoor meaker tapi ketika telah tersandar oleh kekuatan politik bahkan melakukan resavel saja beberapa hari sebelumnya harus melakukan kompromi pers baru dari 6 ketua umum parpol ini mungkin saya temukan sistem peresidensial yang hanya di Indonesia. Konferensi pers SBY seakan-akan meminta izin kepada ketum parpol untuk menggunakan hak prorgratifnya. Saya tidak ingin Jokowi kemudian terjebak dalam situasi yang sama, Jokowi kemudian kita arahkan dan kita transformasikan logikanya melakukan blusukan elit dibandingkan mendengarkan masyarakat yang itu sudah memang menjadi diferensiasi oleh Jokowi,” tandasnya. Bukan Seperti Kabinet SBY yang Dikuasai Elit Politik Menurut Yunarto, secara realistis memang akan lebih mudah buat Jokowi menarik satu dua partai sebagai langkah awal. “Tetapi apakah itu jaminan? jaminan seorang Jokowi ketika ada di Jakarta ketika dukungan publik kuat. Ketika elemen bila tempat demokrasi semua eksekutif dan legislatif terus mengawasi sehingga kemudian tirani parlemen itu kemudian tidak terwujud, bisa mendapatkan perlawanan,” tuturnya. Dan sebetulnya, lanjut dia, secara sistemik itu mungkin dilakukan memenangkan pertarungan parlemen misalnya tanpa harus memenangkan pertarungan dengan fraksi namun mungkin dilakukan secara UU. Contoh UU MD3 kita 27 29 atau 17 2014 atau didalam sistem presidensial negara lain bisa dicantumkan seperti itu yang dibawah mati itu adalah UU hak anggota DPR tidak ada yang disebut dengan hak fraksi artinya individu ini memiliki tingkat direferensi tinggi di dalam UU kita bahkan untuk bersuara berbeda. “Fraksi itu hanya disebutkan dalam satu pasal  dalam pasal 82 UU MD3 tahun 2014, fraksi ini tidak punya kredibilitas apapun. Nah, ketika Jokowi pintar cerdik memainkan skala prioritas program yang populis, saya pikir itu akan membuat sulit anggota DPR misalnya melakukan bekam politik andaikata kemudian ada upaya akan melakukan beda politik tersebut dari KMP,” pungkas Yunarto. “Contoh saya pikir tidak mudah misalnya dari Partai Golkar sekalipun dari Gerindra sekalipun NTT Maluku Papua misalnya akan menolak UU. Kalau ada, ketika kita tahu luar bisa program tersebut, kemudian mereka tidak mendukung sedangkan daerahnya membutuhkan seperti yang disebut dengan tol laut,” tambahnya. Yunarto menyerukan agar kita mendukung bagaimana Jokowi fokus menjadi pemimpin rakyat, karena hal itu yang membedakan seorang kepala pemerintah dengan presiden parlementer yang tidak pernah melakukan kontrak politik dan seharusnya tidak boleh memiliki kontrak politik dengan DPR dengan koalisi. “Karena yang memilih beliau bukan DPR atau koalisi, tapi rakyat langsung. Terbukti di beberapa negara lain, jika memang presidensial ini bisa berbicara program-program pro rakyat, bisa berbicara program-program populis dan pada saat itu pula saya rasa politik nasional bisa kita bangun di parlemen dan hal-hal yang populis tadi hanya mungkin bisa dilakukan jika Jokowi punya super tim terutama kabinet yang betul-betul Indonesia hebat, bukan kabinet yang hanya dikuasi oleh segelintir pemimpin politik,” ungkapnya. (Asma)