Jakarta – Pengamanan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam rangkaian acara pelantikan Presiden/Wapres RI terpilih periode 2014-2014, dari lokasi pelantikan resmi pada 20 Oktober 2014 di gedung MPR RI Senayan hingga arak-arakan ke Istana Negara di kawasan Monas Jakarta, melibatkan 24.815 personel gabungan dari Kepolisian, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski pengamanan ketat, namun Jokowi tetap akan mendekati rakyat yang berpartispasi menyambut pelantikannya. Pasukan dari Kepolisian pun tidak dibekali senjata api dalam mengamankan pesta rakyat tersebut. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, pengamanan di sejumlah titik dari Senayan menuju Istana adalah untuk melancarkan jalannya pelantikan tersebut. “Tidak dibekali senjata api. Tidak ada yang gunakan senjata, karena ini pesta rakyat. Pasukan Polri akan bertindak simpatik dan humanis,” ujar Unggung Cahyono, dalam wawancara di sebuah TV swasta,  Kamis (16/10/2014). Namun demikian, Kapolda meminta kalau ada pihak tertentu yang melakukan unjukrasa agar tidak anarkis, meski kebebasan mengeluarkan pendapat ada dalam pasal 28 UUD 1945. Bahkan, untuk pasukan di depan akan ditampilkan Polwan agar bisa bernegosiasi dengan para pengunjuk rasa. “Jadi, jangan ada yang berbuat anarkis!” serunya mengingatkan. Ia memperkirakan, di sekitar kawasan gedung MPR Senayan, arus lalu lintas padat, sehingga akan diterapkan buka tutup. Untuk mengantisipasi aksi demo, menurutnya, pengamanan di sekitar gedung MRP dipersiapkan Water Canon, Barier, Rantis, pasukan kuda dan anjing pelacak. Menurut Unggung, dalam rangkaian pengamanan tersebut telah disiapkan 24.815 personel gabungan dari Kepolisian, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Personel dari Kepolisian adalah dari unsur Polda Metro Jaya dan seluruh Polres di Ibukota, serta bantuan pasukan Brimob dari 12 Polda di Indonesia yang di BKO (Bawah Kendali Operasi) Polda Metro Jaya, dengan jumlahnya 2.100 personel. Dari 2100 personel tersebut, jelas Kapolda Jaya, masing-masing Polda mengirimkan dua kompi, 210 itu kemampuan ada dua, kemampuan PHH (Pasukan Anti Huru-Hara) dan anti-anarkis. Kecuali ada 4 polda yang mengerahkan 105 dengan kemampuan PHH. 12 Polda yang ikut dalam operasi, yakni Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Untuk pola pengamanan, lanjut Unggung, akan dibagi empat ring. Ring satu adalah ruang sidang di dalam Gedung DPR-MPR dan diisi Paspampres, ring dua mencakup halaman DPR, ring tiga yaitu kompleks Gedung DPR-MPR, terakhir ring empat ialah wilayah di luar Gedung DPR-MPR. Selain itu, pengamanan tersebut juga melibatkan personel TNI dari Kodam Jaya berjumlah sekitar 4.400 orang atau satuan setingkat kompi. Nampaknya, kebiasaan Jokowi mendekati rakyat tidak bisa dihilangkan. Karena itu, dalam arak-arakan menuju Istana Negara selepas pelantikan presiden, Jokowi akan menaiki kereta kencana dari Bundaran HI atas permintaan relawan Jokowi-JK yang dikoordinatori gitaris grup band Slank, Abdee Negara. "Naik andong tepatnya, kayaknya jadi tadi Pak Jokowi sudah tanya, itu bukan kereta kencana itu andong dokar dihias. Bersama pak JK, jadi naik andong itu dari Bundaran HI ke Istana," jelas Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto sembari menambahkan, para relawan nantinya dipersilakan ikut dalam arak-arakan tersebut. Persiapan pengamanan dari pihak TNI telah berjalan mantap.  Bahkan, Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko secara langsung memimpin Apel Kesiapsiagaan pengamanan pelantikan Presiden dan Wapres RI di Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan, Kamis (16/10) pagi. Dalam pengamanan ini, pasukan TNI yang  diterjunkan sebanyak 2100 personel dengan rincian sebagai berikut : Kostrad 300 personel, Den Jaka TNI AL 100 personel, Den Bravo 90 TNI AU 100 personel, Gultor Den 81 TNI AD 100 personel, Kopassus 200 personel, Marinir 200 personel, Paskhas 200 personel, Paspampres 100 personel, Kodam Jaya 600 personel dan Polda Metro Jaya 200 personel. Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan bahwa, Presiden dan Wakil Presiden adalah lambang negara, di dalamnya terdapat kedaulatan negara, hal tersebut sangat berkaitan dengan tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di dalam UU No 34 dengan tegas dinyatakan bahwa tugas TNI salah satunya adalah mengamankan Presiden, Wakil Presiden dan kepala pemerintahan. "TNI  bekerjasama dengan Kepolisian RI dalam pengamanan ini, Komando sangat jelas dan tegas. Oleh karena itu kepada seluruh personel agar menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh main-main" tegas Jenderal TNI Moeldoko. “Saya selaku Panglima TNI  menghimbau kepada masyarakat, apabila ingin menyelenggarakan suatu  kegiatan baik dalam bentuk syukuran atau pesta, agar tidak berlebihan dan  tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat ditata ketertibannya sehingga semua berjalan dengan aman dan nyaman" ujar Panglima TNI. Dalam pengamanan ini tidak hanya personel yang diterjunkan, tetapi berbagai Alutsista TNI pun telah disiapkan, yaitu 10 Unit Ranpur Anoa dari Kodam Jaya yang dalam 1 Unit Ranpur diawaki oleh 4 personel, 3 Kendaraan Kawal Paspampres yang 1 Unit kendaraan tersebut diawaki oleh 3 personel dan 6 Unit Truck Reo yang setiap 1 unit diawaki oleh 1 personel dengan total 19 unit dan 55 awak. (Ars)