Nusa Dua - Masalah pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan tidak langsung di Indonesia, menjadi salah satu topik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Bali Democracy Forum (BDF) VII di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/10/2014). Di hadapan sejumlah kepala negara dan para pegiat serta aktifis pro demokrasi dunia, Presiden SBY menegaskan kembali dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung  dengan 10 perbaikan. Karena itulah, SBY menjelaskan alasannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu), sebagai jawaban  ketika DPR RI  memutuskan Pikada dengan perwakilan alias melalui DPRD. Presiden menegaskan, perjuangannya agar Pilkada langsung dengan 10 persyaratan untuk kebaikan itu, tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga proses demokrasi yang sehat demi  kebaikan demokrasi itu sendiri agar terhindar  dari politik uang, politik dinasti dan manipulasi. Sebelumnya, pada kesempatan itu, Presiden SBY secara resmi membuka Bali Democracy Forum (BDF) tersebut. Sejumlah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan hadir dalam acara tersebut antara lain Sultan Brunei, Hasanal Bolkiah, Presiden Filipina Benigno Simeon Aquino III, dan PM Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao serta pejabat perwakilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Di hadapan para aktivis dan pegiat demokrasi dunia, Presiden SBY mengemukakan bahwa ini adalah hari terakhir kepemimpinannya dan berharap kelak BDF tetap berjalan sebagai wadah untuk sharing guna mewujudkan pembangunan demokrasi dunia. Dalam BDF ini co-chair (ketua bersama) adalah Presiden Republik Indonesia dan Presiden Filipina dengan dukungan dari Sultan Brunei dan PM Timor Leste. (Rud)