Parpol Tak Berideologi Lahirkan Politisi 'Kutu Loncat'

Parpol Tak Berideologi Lahirkan Politisi 'Kutu Loncat'
ImarJakarta-Sosiolog UI Tamrin Amal Tamagola mengritik keberadaan partai politik yang ada saat ini. Ia berpendapat keberadaan partai politik yang satu dengan yang lain tidak ada bedanya. ‘’Partai politik sekarang kan sama saja, tidak mempunyai ideology, nggak punya komitmen terhadap cita-cita kelompok yang mau diperjuangkan, nggak ada,’’kata Tamrin dalam Diskusi DPD dengan tema Meredam Konflik Horizontal di Daerah Dalam Tahun Politik di Gedung DPD, Jum’at (7/6/2013). Akibatnya, hal itu membuat para politisi yang ada di partai politik menjadi kutu loncat menjelang pemilihan umum legislatif ‘’Makanya orang-orang politisi kan mereka lompat-lompat gampang aja, karena memang nggak beda,’’kritiknya. Berbeda dengan pemilihan DPD, DPD menurutnya mewakili rakyat dari suatu daerah dan bukan wakil kelompok di provinsi. ‘’Disetiap daerah itu ada wilayah-wilayah basis dari satu tokoh tertentu dan wilayah-wilayah dari basis tokoh tertentu itu biasanya wilayah-wilayah basis yang sudah mapan kuat dan lama sekali serta ada loyalitas suku dan agama,’’terangnya. Apalagi, lanjut Tamrin pemilihan anggota DPD di tiap provinsi punya potensi bergabungnya konflik horizontal dengan konflik vertikal. ‘’Jadi pemilihan anggota DPD ini sebenarnya trigger sector dia bisa meledakan satu potensi konflik yang sudah lama, karena adanya pemilihan ini yang mengatasnamakan daerah yang mengawakili sub daerah tertentu sehingga ada satu ikatan emosional antara calon anggota DPD dari daerah lain dalam provinsi yang sama,’’paparnya. Sedangkan Senator asal Provinsi Maluku Utara, Abdurachman Lahabato menekankan pentingnya kedewasaan masyarakat dalam kesiapan dalam menghadapi suatu pemilihan politik. ‘’Di Indonesia Timur kalau pilihan seseorang sekelompok masyarakat memilih figure tertentu karena panggilan dia dari suku tertentu, agama tertentu maka bisa jadi itu menjadi akibat menyulutnya konflik,’’sebutnya. ‘’Tetapi kalau setiap kelompok atau sesorang menentukan pilihan kepada seseorang kandidat anggota DPD atau gubernur, bupati dan walikota ada harapan yang kuat untuk sebuah perubahan atau ada sebuah kesadaran anggota DPD itu dipilih untuk mewakili daerah maka rakyat itu tidak akan terbelah karena suku, agama dan wilayah memang perlu ada kesadaran, ini harus dilakukan pemerintah,’’tegasnya.