Obsessionnews.com – Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Nasional, di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., memaparkan pencapaian dan rencana strategis organisasi dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat dan memperkuat persatuan bangsa.
Pada konferensi pers yang diadakan di kantor pusat KORPRI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., yang telah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sejak 2015, menyampaikan pencapaian signifikan selama kepemimpinannya. Ia menggarisbawahi periode pertama dan kedua kepemimpinannya, dengan memperpanjang masa jabatan pada 2022-2027.
Dalam masa kepemimpinannya, Prof Zudan berhasil melakukan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan, dari pusat hingga daerah. Organisasi KORPRI dihidupkan dengan berbagai kegiatan konkrit seperti MTQ Nasional KORPRI, Pornas KORPRI, Bulan Bakti KORPRI, dan berbagai program lainnya yang mendukung pembangunan nasional. Upaya tersebut bertujuan menguatkan soliditas dan solidaritas antar anggota KORPRI.
Kendala yang dihadapi, khususnya terkait masalah hukum anggota KORPRI, menjadi perhatian utama. Prof Zudan menyampaikan bahwa meskipun pihaknya telah mengajukan RPP Perlindungan dan Bantuan Hukum pada tahun 2016, komitmen pemerintah masih dinilai rendah. Sebagai solusi, KORPRI memperkuat Layanan Hukum Bantuan (LKBH) di berbagai daerah untuk membantu anggota yang menghadapi masalah hukum.
Menanggapi kendala lainnya, seperti persepsi anggota terkait iuran dan gagasan stelsel aktif, Prof. Zudan menegaskan upaya penjelasan secara terus menerus dan memberikan pemahaman yang akurat kepada anggota untuk menghindari pemecahan belah organisasi.
Dalam rangka perayaan HUT ke-52 KORPRI tahun 2023 dengan tema “KORPRIKAN INDONESIA”, Prof Zudan menetapkan beberapa target konkrit. Di antaranya adalah mendukung pelayanan publik melalui digitalisasi, menyelenggarakan program sosial berkelanjutan, menjadikan KORPRI sebagai agen perubahan, mendorong inovasi anggota, dan menjadi pusat aspirasi.
Prof Zudan juga menekankan strategi untuk meningkatkan kinerja anggota KORPRI, terutama di bidang pelayanan publik. Digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kompetensi, dan karakter pelayan publik adalah fokus utama dalam strategi tersebut.
Dalam menghadapi Pemilu 2024, Prof Zudan menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme anggota KORPRI. Melalui kampanye kesadaran, penguatan pengawasan internal, dan penegakan sanksi, KORPRI berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang bersih dan adil.
Terakhir, Prof Zudan memaparkan program-program kepedulian KORPRI terhadap masyarakat, seperti kegiatan donor darah, bantuan air bersih, bantuan alat disabilitas, pemberian sembako, dan program penurunan stunting. Semua program tersebut merupakan wujud kontribusi positif KORPRI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perayaan HUT ke-52 KORPRI tahun 2023 diakhiri dengan berbagai kegiatan seperti lomba olahraga, Fun Walk, kegiatan donor darah, doa bersama, dan apresiasi seni. Dengan serangkaian acara tersebut, Dewan Pengurus KORPRI berharap dapat membangun semangat kebersamaan, meningkatkan rasa solidaritas, dan mempererat hubungan antaranggota dalam menjalankan tugas dan misi organisasi.
Berikut hasil wawancara Prof. Dr. Zudan kepada Majalah Men’s Obsession dikutip obsessionnews.com pada Selasa (5/12/2023):
Sejak memegang jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, bisakah Anda bagikan beberapa pencapaian signifikan yang telah berhasil diraih oleh organisasi di bawah kepemimpinan Anda?
Saat ini adalah periode kedua saya sebagai Ketua Umum Korpri. Periode pertama adalah tahun 2015-2022 dan periode kedua adalah 2022-2027. Periode pertama disepakati untuk diperpanjang karena tahun 2020 ada Pandemi Covid di Indonesia. Setelah saya dipilih sebagai Ketua Umum DP KORPRI Nasional pada bulan Desember 2015, kemudian melakukan konsolidasi organisasi dari mulai dari Korpri Pusat, Korpri Kementerian Lembaga dan Korpri Provinsi Kabupaten Kota. Organisasi Korpri mulai hidup dan bergerak dengan banyak sekali aktivitas. Saya memimpin organisasi Korpri dengan aktivitas yang konkrit. Maka berbagai kegiatan Korpri terus dilaksanakan seperti MTQ Nasional Korpri, Pekan Olah Raga nasional Korpri (Pornas Korpri), Bulan Bakti Korpri, Korpri Peduli, LKBH Korpri, Peningkatan Kesejahteraan Korpri dengan mendorong Pembangunan Koperasi Korpri, Korpri Mart, Klinik Korpri, Jaminan Kematian dan Tata Cara Persemayaman Anggota Korpri.
Dengan membangun organisasi berbasis aktivitas ini, terwujud hasil yang nyata Korpri disemua tingkatan dari Pusat, K/L dan Daerah bisa dikonsolidasikan dengan baik, aktif melaksanakan kegiatan untuk mendukung program pemerintah, dan soliditas serta solidaritas sesama anggota Korpri menjadi lebih kuat, dan Organisasi Korpri tetap utuh sebagai satu-satunya organisasi para ASN di Indonesia.
Saya juga fokus dengan program untuk membantu anggota yang mengalami masalah hukum melalui Layanan Hukum Bantuan (LKBH) KORPRI. Layanan hukum ini mencakup dukungan hukum, konsultasi, atau bantuan dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi anggota, termasuk membantu anggota melakukan uji materi UU di Mahkamah Konstitusi.
Dalam perjalanan Anda memimpin KORPRI, tentu ada berbagai kendala yang dihadapi. Apa saja kendala tersebut dan bagaimana Anda dan tim mengatasi tantangan tersebut?
Saat ini anggota Korpri berjumlah 4,4 Juta. Dalam mengelola organisasi dengan anggota yang sangat besar ini tentu terdapat berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh anggota Korpri adalah masalah hukum dalam bekerja. Banyak ASN sering diperiksa oleh kejaksaan dan kepolisian dan begum ada mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh Pemerintah. Mestinya sesuai dengan UU ASN, dibuat PP untuk perlindungan dan bantuan hukum. Namun Pemerintah tidak segera menyelesaikan PP ini. Dari Korpri sudah mengajukan RPP Perlindungan dan Bantuan Hukum kepada Pemerintah melalui Kemenpan RB tahun 2016, dan sampai sekarang belum dibahas sampai selesai. Inilah kendala pertama yang dihadapi Korpri saat ini yaitu Komitmen Pemerintah yang rendah dalam memebrikan bantuan hukum dan perlindungan hukum bagi ASN. Sebagai solusinya Korpri memperkuat dengan mendirikan LKBH Korpri diberbagai daerah agar bisa membantu anggota Korpri yang mendapatkan masalah hukum.
Kendala kedua yang masih sering muncul adalah persepsi dari anggota yang menganggap bahwa Korpri Pusat masih memungut iuran dari anggota. Saat ini Korpri di KL, Provinsi dan Kabupaten Kota masih ada yang memungut iuran bulanan dari anggotanya. Iuran ini dibolehkan dipungut berdasarkan AD/ART Korpri. Korpri Pusat sudah tidak memungut iuran dari anggota Korpri di KL, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Iuran yang mereka pungut tersebut sepenuhnya untuk Korpri di tempat memungut iuran. Sudah tidak ada lagi yang disetorkan ke Korpri Pusat. Nah, dalam hal ini masih banyak anggota Korpri yang menganggap iuran tersebut dikirim ke Pusat. Kami dari Korpri Pusat terus menjelaskan kepada seluruh anggota Korpri bahwa sejak awal tahun 2000, Dewan Pengurus Korpri Nasional tidak memungut iuran dari anggota. Kegiatan Dewan Pengurus Korpri didanai dari hasil usaha Korpri.
Kendala ketiga adalah adanya pemikiran dan gagasan dari pejabat dipemerintahan yang berpotensi memecah belah keutuhan Korpri. Gagasannya adalah dengan mendorong keanggotaan korpri bersifat stelsel aktif. Artinya ASN menjadi anggota Korpri dengan cara mendaftar terlebih dahulu. Stelsel aktif ini sama dengan artinya kalua tidak mendaftar berarti tidak menjadi anggota Korpri. Ide ini bisa memecah belah ASN karena akan bisa lahir banyak organisasi ASN di birokrasi. Bisa jadi dalam satu Provinsi, dalam satu Kementerian akan banyak lahir organisasi ASN. Nah bayangkan saja hal yang sederhana, saat upacara bendera seragamnya “korprinya” beda beda. Ada korpri A, Korpri B, Korpri C dan seterusnya. Akan hilanglah semangat awal didirikan Korpri yaitu untuk menjaga keutuhan NKRI, Persatuan dan Kesatuan. Alhamdulilah, dengan argumentasi yang kuat dari Korpri dan penjelasan terus menerus kepada Menpan RB, gagasan yang berpotensi memecah belah ASN tidak dimuat dalam revisi UU ASN dan RPP Tentang Korpri.
Dengan tema “KORPRIKAN INDONESIA” pada HUT ke-52 KORPRI tahun 2023, bisakah Anda menyebutkan beberapa target konkrit yang ingin dicapai oleh Dewan Pengurus KORPRI untuk meningkatkan kontribusi organisasi dalam melayani kepentingan publik dan memperkuat persatuan bangsa?
Tema “KORPRIKAN INDONESIA” pada HUT ke-52 KORPRI tahun 2023 menekankan semangat untuk memperkuat peran KORPRI dalam melayani kepentingan publik dan memperkokoh persatuan bangsa. Dengan semangat Korprikan Indonesia ini beberapa target konkrit diinginkan oleh Dewan Pengurus KORPRI yaitu: Pertama, mendukung Pelayanan Publik melalui Digitalisasi, dengan mendorong anggota KORPRI untuk mengadopsi teknologi modern dan digitalisasi dalam menyediakan pelayanan publik. Ini bisa meliputi penggunaan aplikasi, platform daring, atau sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.
Kedua, program Sosial yang Berkelanjutan dengan Menyelenggarakan program sosial seperti kegiatan bakti sosial, kampanye penyuluhan dan program bantuan korpri peduli, bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ketiga, mewujudkan KORPRI sebagai Agent of Change dengan menginisiasi atau mendukung program-program yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan di tingkat lokal maupun nasional seperti penurunan angka kemiskinan ekstrim dan angka stunting.
Keempat, mendorong Anggota untuk Memiliki Inovasi dan melakukan Knowledge Sharing dengan memberdayakan anggota KORPRI untuk menjadi lebih inovatif dengan mendorong ide-ide baru dan memberikan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai seminar, lokakarya, atau forum diskusi.
Kelima, Sebagai Pusat Aspirasi, Jaringan, dan Partisipasi Anggota dengan memberikan wadah bagi anggota untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan masukan mereka, memperluas jaringan kolaborasi antar anggota serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
Bagaimana strategi yang akan diterapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional untuk mendorong semangat anggota KORPRI dalam meningkatkan kinerja, terutama di bidang pelayanan publik?
Strategi yang akan diterapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional antara lain dengan: Mendorong Digitalisasi di Semua Lini Pelayanan Publik melalui peningkatan penggunaan teknologi modern dan digitalisasi di berbagai aspek pelayanan publik, memastikan bahwa anggota KORPRI terampil dalam menggunakan alat-alat teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.
Selanjutnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik dengan mengadakan pelatihan, workshop, atau program pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota KORPRI yang terlibat dalam pelayanan publik, termasuk pengetahuan tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. Strategi lainnya adalah Peningkatan Kompetensi dan Karakter Pelayan Publik yang berfokus pada pengembangan kompetensi teknis dan soft skill (keterampilan interpersonal, kepemimpinan, dll.)
Pada masa-masa Pemilu seperti ini, netralitas dan profesionalisme anggota KORPRI menjadi penting. Apa langkah konkret yang diambil untuk memastikan bahwa anggota KORPRI tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya, sambil tetap berkontribusi pada pembangunan nasional?
Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan netralitas dan profesionalisme anggota KORPRI selama masa Pemilu adalah dengan Mengkampanyekan Kesadaran tentang Netralitas secara Terus Menerus melalui edukasi dan sosialisasi secara rutin kepada anggota KORPRI tentang pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas mereka selama masa Pemilu.
Langkah berikutnya adalah Penguatan Pengawasan Internal dengan memantau perilaku anggota dan memastikan bahwa mereka tetap netral serta menjalankan tugas sesuai dengan prinsip profesionalisme. Hal ini dilakukan bersama lembaga terkait seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). ini bertujuan untuk saling memonitor perilaku dan tindakan anggota KORPRI selama masa Pemilu.
Langkah ini dilakukan dengan melalui seminar, webinar, sosialisasi tentang etika dan perilaku yang tepat dalam situasi politik kepada anggota KORPRI, sehingga mereka dapat memahami betapa pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam lingkungan politik yang sensitif seperti masa Pemilu melalui webinar dan seminar seminar lainnya
Strategi terakhir adalah Penegakan Sanksi dengan menetapkan aturan yang jelas dan memberlakukan sanksi yang tegas bagi anggota KORPRI yang melanggar netralitas dan profesionalisme selama periode Pemilu.
Bagaimana peran KORPRI dalam meningkatkan kepedulian anggota terhadap masyarakat? Adakah program khusus yang dicanangkan untuk memperkuat hubungan antara KORPRI dan masyarakat?
Peran KORPRI dalam meningkatkan kepedulian anggota terhadap masyarakat sangat penting dan memiliki dampak yang besar dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Adapun beberapa program khusus yang dicanangkan oleh KORPRI berupa bakti sosial untuk memperkuat hubungan antara organisasi dan masyarakat antara lain berupa kegiatan Donor Darah. KORPRI secara rutin simultan telah melakukan kegiatan donor darah sebagai bagian dari upaya membantu penyediaan darah yang cukup bagi mereka yang membutuhkan. Donor darah ini biasanya dilakukan secara rutin sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat.
Selanjutnya KORPRI juga mendukung program pemberian Air Bersih. Program ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. KORPRI telah terlibat dalam penyediaan air bersih untuk mendukung kesehatan masyarakat. KORPRI juga memberikan dukungan dalan pemberian Bantuan Alat Disabilitas sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memberikan bantuan alat bantu atau peralatan bagi penyandang disabilitas guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
Program lainnya adalah pemberian Sembako untuk masyarakat tidak mampu. Melalui program pemberian sembako, KORPRI telah membantu keluarga agar mendapatkan bantuan pangan yang cukup, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Bantuan ini sangat terasa pada saat pandemi covid-19 yang lalu. Dan KORPRI tidak berpangku tangan namun selalu aktif memberi dukungan berupa masker, APD dan obat obatan lainnya.
Selain itu, KORPRI juga mendukung Program Penurunan Stunting dengan Gerakan Orang Tua Asuh Stunting. Program ini berfokus pada upaya pencegahan stunting pada anak-anak termasuk melalui pendekatan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat luas.
Program-program seperti ini menunjukkan komitmen KORPRI dalam memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui partisipasi aktif dalam program-program ini, KORPRI dapat memperkuat hubungan positifnya dengan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan memberikan dampak yang signifikan dalam menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Dalam konteks perayaan HUT ke-52 KORPRI tahun 2023, apakah ada rencana khusus atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI untuk merayakan dan mempererat solidaritas antaranggota?
Dewan Pengurus KORPRI telah mengadakan berbagai kegiatan khusus untuk merayakan HUT ke-52 KORPRI tahun 2023 dengan tujuan mempererat solidaritas antaranggota. Beberapa kegiatan tersebut melibatkan setiap jenjang kepemimpinan, termasuk Lomba Olahraga, sebagai upaya untuk meningkatkan semangat kompetisi dan mempererat hubungan antar anggota.
Selain itu, Fun Walk dari Pusat dan Daerah menjadi agenda lain yang diadakan untuk memperkuat solidaritas. Acara fun walk ini melibatkan anggota KORPRI dari pusat dan berbagai daerah sebagai sarana untuk memotivasi melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.
Pada bulan donor darah, KORPRI melibatkan anggota dari pusat dan daerah untuk bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Tujuan dari kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan persediaan darah di masyarakat, tetapi juga untuk mengajak masyarakat agar peduli terhadap sesama.
Rangkaian perayaan HUT KORPRI mencapai puncaknya dengan acara doa bersama dan apresiasi seni. Acara ini bertujuan untuk mengakhiri perayaan dengan kebersamaan dan kesatuan, melalui doa untuk kesatuan, keselamatan, dan kesuksesan KORPRI, serta apresiasi seni dari anggota sebagai ungkapan solidaritas dan kebersamaan.
Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, Dewan Pengurus KORPRI berharap dapat membangun semangat kebersamaan, meningkatkan rasa solidaritas, dan mempererat hubungan antaranggota. Kegiatan yang beragam dan inklusif ini diharapkan mampu membuat anggota merasakan kebersamaan dan kesatuan dalam menjalankan tugas dan misi organisasi.
Bagaimana peran KORPRI dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman?
Peran KORPRI dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, antara lain berperan sebagai Pelopor Perubahan Culture Set dan Mindset ASN. Dalam hal ini KORPRI dapat berperan sebagai pelopor dalam mengubah budaya dan pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju arah yang lebih progresif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Ini termasuk pengembangan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi.
Selanjutnya KORPRI juga dapat berperan sebagai Pusat Network bagi Anggotanya. Sebagaimana dipahami bahwa KORPRI dapat berfungsi sebagai pusat jaringan yang kuat bagi anggotanya, yang memungkinkan pertukaran ide, pengalaman, dan pengetahuan antar ASN dari berbagai lini pelayanan publik. Hal tersebut dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kolaborasi di antara mereka.
Kemudian KORPRI agar berperan sebagai Agen Perubahan untuk Digitalisasi Pelayanan Publik. Oleh karena itu KORPRI mendorong digitalisasi dalam pelayanan publik. Dengan mengadopsi teknologi modern, KORPRI dapat membantu mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan, meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik.
Terakhir KORPRI harus berperan sebagai Komponen Bangsa untuk Menjamin Stabilitas Nasional. Hal ini merupakan konsekuensi sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki anggota besar yaitu 4,4 juta anggota. Tentunya KORPRI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional. Melalui loyalitas, profesionalisme, dan kesatuan, KORPRI dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang stabil untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
Melalui peran-peran ini, KORPRI berkontribusi secara signifikan dalam membentuk perubahan positif dalam pelayanan publik, menghadapi tantangan zaman, serta memastikan peran ASN sebagai agen pembangunan yang aktif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Apakah ada inovasi atau program baru yang akan diperkenalkan oleh Dewan Pengurus KORPRI untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan anggota KORPRI di era yang terus berkembang ini?
Program dan inovasi yang terus didorong oleh Korpri adalah digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Program Kesejahteraan, Perlindungan Hukum. dan Perlindungan Karier. KORPRI akan berfokus pada tiga aspek utama kebutuhan anggota, yaitu kesejahteraan, perlindungan hukum, dan perlindungan karir.
Kesejahteraan akan dilakukan antara lain dengan melanjutkan PORNAS KORPRI setiap Tahun Genap serta turnamen-turnamen lain seperti E-Sport, Marathon KORPRI, juga dengan MTQ KORPRI setiap Tahun Ganjil, Pengajian Intelektual, Seminar dan Diskusi Keagamaan, Apresiasi Seni dan Budaya Korpri. Program perlindungan hukum dan perlindungan karir akan dilakukan antara lain dengan mengawal RPP Perlindungan Hukum ASN sebagai tindaklanjut undang-undang ASN. Disamping itu akan dilakukan program diklat-diklat seperti pendidikan advokat untuk ASN dan diklat hukum lainnya. Untuk perlindungan karir antara lain dengan mendukung manajemen talenta yang lebih akuntabel.
Bagaimana Dewan Pengurus KORPRI memastikan netralitas dan kontribusi positif anggota dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang?
Langkah-langkah yang diambil Dewan Pengurus KORPRI untuk memastikan netralitas dan kontribusi positif anggota dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 antara lain dengan mengingatkan terus menerus anggota Korpri untuk netral dan professional. Caranya Sosialisasi Melalui Webinar dan Acara Edukasi. Menyelenggarakan serangkaian webinar, seminar, atau acara edukasi lainnya untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya netralitas bagi anggota KORPRI selama periode Pemilu akan membantu dalam meningkatkan kesadaran anggota terhadap kewajiban mereka untuk tetap netral.
Selanjutnya Memberikan Panduan tentang Kewajiban Bersikap Netral. Dengan memberikan panduan dan arahan yang jelas kepada anggota KORPRI mengenai kewajiban mereka untuk bersikap netral yang mencakup perilaku yang seharusnya dihindari agar tidak memengaruhi proses Pemilu akan memudahkan seluruh anggota KORPRI untuk bersikap secara benar.
Dewan Pengurus KORPRI juga akan menjalin kerjasama yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait lainnya, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang bersih dan adil. Kerja sama ini mencakup sosialisasi nilai netralitas kepada anggota KORPRI serta pengawasan secara terus menerus.
Dewan Pengurus KORPRI juga telah mewajibkan anggotanya untuk tidak melakukan diskriminasi dalam Pelayanan Publik. Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan adil dan merata tanpa adanya pengaruh politik.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Dewan Pengurus KORPRI dalam menjaga netralitas anggota serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan Pemilu. Dengan menyediakan panduan, melakukan sosialisasi, dan menjalin kerjasama dengan lembaga terkait, diharapkan anggota KORPRI akan tetap netral dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas tanpa dipengaruhi oleh agenda politik tertentu. (Poy)
