Jakarta, Obsessionnews – Seskab Pramono Anung, mengatakan, aturan main untuk mencegah dan memberantas korupsi sudah cukup. Yang perlu dikembangkan di masyarakat adalah malu jika korupsi. Serta terus buat malu para koruptor.
“Saya heran jika nonton tv dan baca koran, melihat koruptor di KPK dan pengadilan malah mengumbar senyum, bukannya malu. Kita harus buat bagaimana persoalan korupsi itu jadi persoalan yang ditabukan dalam masyarakat secara kultur, budaya, adat, dan agama,” ujar Pramono dalam seminar ICW, Selasa (3/5), di Jakarta, seperti dilansir laman setkab.go.id
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, peraturan atau instrumen penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat baik. Dibuktikan dengan penangkapan pejabat publik yang di negara lain tidak tersentuh, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan Menteri Agama pun bisa ditangkap.
“Ini menunjukkan bahwa sebenarnya instrumen yang ada sudah sangat kuat sekali, dan kinerja pemberantasan korupsi sudah cukup baik,” terang Pramono.
baca juga:
Tak Ada Tempat Aman Buat Koruptor
KPK: Perlu Aturan Cabut Hak Politik Koruptor
Pengadilan Tipikor ‘Tumpul’ Miskinkan Koruptor
Namun, dalam hal pembudayaan di masyarakat, Seskab Pramono Anung menilai sama sekali belum optimal. Ia menunjuk contoh Pemilu 2014, yang memilih 5 (lima) anggota DPR yang sebelumnya pernah tersangkut korupsi.
“Ini kan tandanya masyarakat acuh saja dengan mereka yang pernah tersangkut korupsi. Dan itu terjadi karena si calon punya uang,” ujarnya.
Seskab juga menyoroti perilaku beberapa pelaku korupsi saat ditangkap oleh KPK atau Kejaksaan Agung.
“Coba kita lihat, hari pertama ditangkap wajahnya sedih dan sendu, lalu kita lihat lagi 2-3 hari berikutnya, wajahnya sudah tenang, sudah bisa tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera. Ini kan tandanya dia tidak merasa malu,” sebut Pramono.
Untuk itu, Seskab Pramono Anung menilai perlu pendidikan politik, bahwa korupsi inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang besar.
Ia mengibaratkan korupsi itu seperti narkoba. Kalau ketahuan itu sadar, malu, depresi tetapi begitu terjangkit kembali dia akan mengulangi.
“Ini adalah kenyataan fenomena yang kita alami bersama dan bagian dari auto kritik bagi diri kita semua dan seperti, yang saya katakan tadi ini seperti narkoba,” ungkap Pramono.
Pramono juga menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo sedang berkonsentrasi pada dua hal, yaitu deregulasi dan membangun infrastruktur. Dalam deregulasi dimaksudkan melakukan pembenahan terhadap hampir 42.000 perundangan serta 3000 perda.
Menurut Seskab, terbukanya ruang untuk terjadinya korupsi berkaitan dengan sistem pemerintahan dan berkaitan dengan sistem pelayanan publik. Sistem pemerintahan berkaitan dengan perizinan, karena itu pemerintah pusat melakukan, mengubah dan mengeluarkan paket kebijakan, yang dibuat sudah 12 paket kebijakan ekonomi.
Termasuk pada pelayanan publik dengan adanya kemudahan melakukan usaha atau ease of doing business yang sekarang ini diberikan prioritas oleh pemerintah.
“Intinya adalah tranparansi tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan membangun sistem dan pelayanan publik. Kalau hanya sekedar peraturan perundangan kita sudah cukup, kalau hanya orang ditangkap dan dihukum kemudian dipertontonkan dalam stage itu sudah cukup,” jelas Seskab.
Maka, seskab menegaskan harus ada perubahan secara mendasar, baik dalam sistemnya harus berubah, kulturnya harus berubah, pada proses pendidikannya harus berubah, serta aturan mainnya.
“Terus terang teman-teman sekalian, kesimpulan saya satu, kita tidak boleh setengah-setengah dalam perang terhadap hal ini dan ini harus menjadi semangat bersama,” tegas Seskab.@reza_indrayana
